Loading...

DIDUGA BPLH KAB. PANGANDARAN KURANG TANGGAP TERKAIT PENCEMARAN LIMBAH PT. PECU

IMG-20170619-WA0032

PANGANDARAN – reportasejabarnews.com

Pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diduga dilakukan oleh PT. Pacific Eastern Coconut Utama (PECU), pastinya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Pasalnya, zat atau bahan-bahan yang terbuang dari perusahaan tersebut, bisa jadi membahayakan kesehatan atau berdampak pada kerusakan kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, maupun lingkungan hidup pada umumnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Tim RJNews melakukan investigasi ke lapangan, pada Minggu (18/6/2017), dan mencoba menemui salah seorang tokoh masyarakat Dusun Ciokong, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran.

IMG_20170619_134421

Aminudin, tokoh masyarakat dimaksud mengatakan, bahwa pembuangan limbah (B3) ke sembarang tempat, jelas sudah melanggar UU No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

“Pelakunya harus diproses karena sudah melanggar dan merusak ekosistem lingkungan,” ucapnya. Menurut Amin, PT PECU diduga telah membuang limbah ke Sungai Citonjong juga ke TPA Purbahayu.

Perihal demikian, lanjut Amin, seakan tidak adanya pengawasan dari Dinas BPLH Kabupaten Pangandaran yang maksimal, hingga mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan,” terang Amin, saat ditemui di kediamannya.

Terkait persoalan tersebut, dimana secara rinci dalam UU tersebut mencantumkan :
– Pada pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang dalam hal ini, masyarakat sangat berharap agar Aparat dan Pemkab Pangandaran bersikap tegas,
khususnya bagi intansi terkait. Menurut sebagian warga,” menyikapi persoalan tersebut, jangan sampai ada kong-kalikong dengan pembuang limbah,” bebernya.

Hal demikian dimaksud, demi terciptanya persamaan hak di muka hukum (Equality Before The Law), serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dan terwujudnya supremasi hukum yang tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah (Presumptiont Of Innocent), imbuh sebagian warga.

Sebagaimana diketahui pada pemberitaan diedisi sebelumnya, bahwa polemik permasalahan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. PECU, nyatanya menjadi sebuah dilema. Karena permasalahannya katanya bahwa sebagian besar karyawannya adalah warga pribumi, hingga kalau perusahaan ditutup, justru akan menyisakan kesedihan bagi karyawan perusahaan dimaksud.

Namun persoalan yang sebenarnya adalah, bagaimana agar dari pihak perusahaan sendiri bisa menanggulangi terkait pencemaran lingkungan yang berdampak pada kerusakan ekosistem, dan bukan pada pemberhentian karyawan maupun penutupan perusahaan.

Karena pada dasarnya, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Jadi, seharusnya perusahaan yang diduga mengakibatkan pencemaran lingkungan, selayaknya melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut.

Adapun, jika perusahaan mengabaikan terkait paparan di atas, berdasarkan dan menurut UU PPLH, ancaman pidana sudah pasti. Sebagaimana merujuk pada :

– Pasal 60 Jo pasal 104 UU PPLH yang berbunyi :
“Setiap orang dilarang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa tanpa izin”

– Pasal 104 UU PPLH yang berbunyi :
“Setiap orang yang melakukan dumping (pembuangan) limbah dan/atau bahan kimia ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). (Na2//RJNews)

Editor : Agus Chepy K.

Loading...