Diduga P2KD Ds Nagrak Cangkuang Langgar Aturan, Nova Indriani Ajukan Tuntutan Ke PTUN

KONSPIRASI
Pemilihan Kepala Desa Nagrak 2017 – 2023
Cangkuang – Reportase Jabar News
IMG-20170814-WA0181
Sebut saja Hj. Nova Indriani, salah satu Bakal Calon Kepala Desa Nagrak 2017 – 2023 yang diusung oleh warga masyarakat RW 04 Kampung Gumuruh, RW 06 Sanggar Indah Banjaran, RW 09 Babakan Rongga, RW 10 Ciawi Nangkod, RW 11 Sanggar Indah Banjaran dan RW 12 Sanggar Indah Lestari.

Berangkat sebagai bagian dari warga desa yang benar-benar tulus dan peduli terhadap keterpurukan kondisi Desa Nagrak khususnya serta sebagai cara untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun lamanya di 14 RW Desa Nagrak khususnya, hanya dengan berkiprah secara moril yang bisa kami berikan, ujar Nova Indriani mengawali obrolannya, ditemui Reportase Jabar News, Minggu (13/8).

Tidak banyak kiprah yang bisa kami berikan. Mungkin dengan cara memberikan bantuan infaq, sedekah berbentuk pembangunan sarana dan prasarana di beberapa wilayah Desa Nagrak yang bertujuan untuk menginpirasi, memotivasi dan membangun semangat gotong royong, sebagai mana sebuah ungkapan “saling asah dan saling asih”. Artinya, bahwa hidup harmonis antar sesama adalah salah satu cara beryukur kepada Allah SWT, ucap Nova.

Selain itu, imbuh Nova, perbaikan jalan-jalan utama dan jalan-jalan gang, pembangunan rumah-rumah tinggal kaum dhuafa, pembangunan sarana pelayanan administrasi dan kesehatan Kantor RW dan Posyandu, pemberian tempat-tempat pemakaman umum, pembangunan dan renovasi masjid-masjid, pembenahan lahan-lahan untuk sarana oleh raga dan taman posyandu, bantuan penataan taman di bahu jalan Provinsi di Kecamatan Cangkuang serta bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesenian daerah dan olah raga pun kami bantu.

Namun rupanya, karya nyata tersebut tidak lah selalu mendapat respon positif baik dari Pemerintah Daerah, warga sekitar maupun para Bakal Calon Kepala Desa yang lainnya.

Perlakuan yang kami terima selama melakukan kegiatan bakti sosial tersebut sering mendapatkan intimidasi, diskriminasi, teror, pembunuhan karakter, ancaman, perusakan dan lain-lain.

“Sehingga beberapa kali saya menyatakan mundur sebagai Bakal Calon Kepala Desa,” bebernya.

Di sisi lain, permintaan dan harapan warga agar saya tetap maju sebagai Bakal Calon Kepala Desa semakin banyak berdatangan untuk memberikan dukungan moril. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2017, saya dinyatakan lolos penetapan Bakal Calon Kepala Desa Nagrak sebagaimana hasil penilitian berkas persyaratan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (P2KD), menuju tahap penetapan Calon Kepala Desa Nagrak yang diselengarakan pada tanggal 10 Agustus 2017 dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa Nagrak pada tanggal 13 Agustus 2017.

Dari 7 (tujuh) Bakal Calon Kepala Desa Nagrak 2017-2023 tersebut, P2KD menetapkan hasil penelitian berkas bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2015 pada Pasal 33 ayat 1, dimana 5 (lima) bakal calon yang dinyatakan lolos hasil penilaian berkas persyaratan tercantum dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nagrak tahun 2017, Nomor: 05/S.Kep/PPKD-NAGRAK/VII/2017, yang diumumkan di hadapan masyarakat, Perangkat dan Aparatur Desa, Kepala Desa, BPD dan Muspika bertempat di Kantor Desa Nagrak pada tanggal 22 Juli 2017.
IMG-20170814-WA0180

Adapun ke-tujuh bakal calon yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Nagrak 2017 adalah :
1. Asep Emuh
2. Dadang Suherman
3. Dede Sunara
4. Ido Sutomo
5. Joni Nurjaeni
6. Kaja Cardiman dan
7. Hj. Nova Indriani

Bakal calon yang dinyatakan lolos hasil penelitian berkas persyaratan Calon Kepala Desa yang tercantum dalam SK Nomor : 05/S.Kep/PPKD-NAGRAK/VII/2017 adalah :
1. Asep Emuh
2. Dadang Suherman
3. Joni Nurjaeni
4. Kaja Cardiman dan,
5. Hj. Nova Indriani

Namun pada tanggal 31 Juli 2017, Panitia P2KD mengundang ke 5 (lima) bakal calon terpilih hasil penilaian berkas persyaratan menuju penetapan Calon Kepala Desa Nagrak 2017 untuk menghadiri acara diskusi mengenai konflik yang terjadi antara 2 (dua) bakal calon yang tidak terpilih dengan Panitia P2KD.

Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ketua Panitia P2KD (Ade Kamal Kurnia, SH), Sekretaris P2KD Anwar dan Asep, menceritakan tentang ancaman, teror, intimidasi yang dialami oleh pihak panitia dari tindakan ke 2 (dua) bakal calon tersebut yaitu : Dede Sunara dan Ido Sutomo, dikarenakan ketidakpuasan atas hasil penelitian berkas persyaratan yang dinyatakan tidak lolos tersebut hingga pada tanggal 31 Juli 2017, dihadiri juga oleh Camat Cangkuang, Panwas, dan BPD.

Camat Cangkuang dalam pernyataannya menyampaikan, bahwa P2KD telah melakukan satu tahapan yang terlewati dalam proses penelitian berkas persyaratan yaitu :
Tidak memberikan informasi tentang kekurangan berkas persyaratan kepada bakal calon yang mendaftar sehingga SK yang dikeluarkan oleh P2KD tersebut dinyatakan “Cacat Keputusan” oleh Camat Cangkuang.

Kesalahan P2KD inilah yang menyebabkan 2 (dua) bakal calon tidak terpilih melakukan protes atas hasil keputusan P2KD.

Pernyataan Camat Cangkuang dibenarkan oleh Panwas dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Cangkuang. Panwas pun menambahkan pernyataan bahwa ke 5 (lima) bakal calon yang telah lolos hasil penelitian, belum tentu telah melengkapi berkas persyaratan seperti yang diatur dalam Perbub No. 3 Tahun 2015.

Pada kesempatan tersebut, saya diberikan waktu untuk menyampaikan kronologis pada saat proses pendaftaran dari tanggal 12 Mei hingga penutupan pendaftaran tanggal 22 Juni 2017 dan pengumunan hasil penilaian akan dilaksanakan tanggal 22 Juli 2017.

“Saya menjelaskan, bahwa kejadian di lapangan pada proses pendaftaran adalah bahwa benar P2KD telah memberikan informasi atas perbaikan berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh saya sebagai bakal calon, adalah benar panitia telah memberikan waktu 42 hari untuk memperbaiki, melengkapi keabsahan berkas persyaratan,” tukas Nova.

Dan panitia mengumumkan supaya kami sering datang ke Kantor P2KD untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi tambahan tentang kelengkapan keabsahan berkas persyaratan tersebut.

“Adalah benar saya telah melakukan mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan instruksi P2KD, adalah benar bahwa berkas persyaratan saya telah dinyatakan lengkap dengan dibuktikan oleh surat serah terima kelengkapan berkas. Dan pendapat saya adalah bahwa sebagai warga negara yang ingin mengabdi sebagai pemimpin di daerahnya, maka dituntut teliti terhadap berkas dokumen-dokumen penting. Karena sebagai pemimpin wajib memiliki integritas yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan sebagai contoh dalam pelaksanaan taat dan patuh administrasi,” paparnya.

Disini konteksnya sudah jelas. Saya mengajukan lamaran sebagai Pemimpin Desa Nagrak, dimana sudah seharusnya memiliki elektabilitas, intelektual dan atitude yang seharusnya berada satu step berada di depan warga masyarakat supaya dapat mengarahkan dan mengayomi serta menjadi contoh yang baik bagi warga masyarakat yang dipimpinnya, lanjut Nova.

Menurut Nova, sebagai seorang pemimpin dituntut untuk mempunyai kemampuan memberikan segala macam informasi kepada warga dan bukan diberikan informasi. Selain itu juga harus mampu memberikan saran dan bukan disarankan. Harus mampu mengarahkan dan bukan diarahkan serta yang utama substansinya yaitu harus mampu memimpin dan bukan dipimpin.

Alasan pencabutan SK yang telah dikeluarkan oleh P2KD kepada 5 (lima) bakal calon terpilih yang dikemukakan oleh Camat Cangkuang, Panwas dan Kasi Pemerintahan tersebut dengan pernyataan bahwa P2KD tidak memberikan informasi kekurangan berkas kepada bakal calon adalah alasan yang tidak rasional dan principle serta sebagai upaya pembodohan terhadap Bakal Calon Pemimpin Desa Nagrak.

Sementara, pernyataan Panwas pun saya tolak atas ketidaklengkapan berkas persyaratan saya sebagai bakal calon terpilih, karena saya mempunyai bukti kelengkapan dan keabsahan atas berkas-berkas yang saya miliki. Pernyataan Panwas tersebut telah mencermarkan kredibilitas saya sebagai bakal calon yang telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan oleh data.

Namun fakta, bantahan dan pendapat saya tidak ada satupun yang didengarkan atau dipertimbangkan pada forum tersebut. Saya sangat kecewa dan dapat menilai bahwasannya sebagai calon pemimpin di Desa Nagrak tidak mempunyai hak berpendapat dan menyampaikan fakta yang sebenarnya.

Selain saya, ke 4 (empat) calon terpilih lainnya menerima keputusan P2KD yang juga atas masukan yang diterima dari Camat Cangkuang dan Panwas bahwasanya untuk menjaga kondusifitas Proses Pilkades Desa Nagrak yang dikhawatirkan akan terjadi apabila ke 2 (dua) bakal calon tidak terpilih tersebut tidak diloloskan hasil penilaian berkas persyaratan tersebut, maka P2KD memutuskan akan dilakukannya verifikasi ulang semua berkas persyaratan 7 (tujuh) bakal calon sehingga SK yang sudah diputuskan dinyatakan Batal SK.

Di forum tersebut, saya tetap dengan pendirian tidak menerima pencabutan SK. Karena menurut aturan yang berlaku di RI bahwa syarat sahnya pembatalan Surat Keputusan yang telah ditandatangani oleh P2KD dan 7 (tujuh) bakal calon di atas materai tidak bisa dibatalkan, kecuali diputuskan oleh aparat yang berwenang melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Pertanyaan saya adalah klasifikasi seperti apa yang diharapkan Camat Cangkuang untuk pemimpin di Desa Nagrak. Apakah pemimpin yang taat peraturan dan patuh pada peraturan atau pemimpin yang melangggar dan tidak patuh pada peraturan ?

Karena saya konsisten terhadap komitmen saya sebagai warga yang ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk Desa Nagrak, menjadi salah satu faktor penggiring dan contoh akan taat dan patuhnya sebagai warga negara yang baik terhadap peraturan dan hukum yang berkalu di NKRI ini.

Maka dari itu, saya menyatakan sikap mengundurkan diri dari proses Pilkades ini dari pada saya dipaksa untuk melanggar aturan dan hukum yang berlaku di NKRI.

Adapun surat pengunduran diri tersebut diajukan kepada P2KD sebagai uji materi, apakah P2KD menguasai Perbub No. 3 Tahun 2015, Pasal 34 ayat 5.

Dalam surat pengunduran diri tersebut disertai dengan alasan penolakan pencabutan SK saya, namun surat pengunduran diri tersebut tidak direspon dengan bijaksana, malahan cenderung melakukan penghinaan terhadap saya sebagai calon terpilih sesuai dengan Perbub No. 3 Tahun 2015, pelanggaran kode etik profesionalisme P2KD sebagai representatif dari produk Peraturan Bupati dan Undang-undang, maka atas dasar tersebut, saya mengajukan tuntutan kepada PTUN untuk diperkarakan tindakan P2KD yang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di NKRI.

Pada tanggal 10 Agutus 2017, P2KD mengeluarkan berita acara Penetapan Calon Kepala Desa Nagrak 2017-2023 serta menyatakan bahwa Asep Emuh, yang pada SK pertama dinyatakan lolos hasil penilitian berkas namun pada tahap verifikasi ulang dinyatakan tidak lolos hasil verifikasi ulang, ada konspirasi apa dibalik keputusan tersebut?

Apakah karena ketidaksiapan para bakal calon untuk mengikuti test akademi hingga satu bakal calon dengan sengaja tidak ingin memenuhi kelengkapan berkas ?

Tanggal 13 Agustus 2017, pembagian nomor urut Calon Kepala Desa Nagrak 2017-2023 tanpa sedikitpun P2KD, Camat, BPD dan Panwas mempertimbangkan akan pernyataan penolakan atas pencabutan SK saya yang menyatakan bahwa saya sebagai salah satu calon terpilih hasil penilaian berkas persyaratan. Demikian pernyataan sikap kami sampaikan, saya, Hj. Nova Indriani.
(Dens / RJNews)