Loading...

AMPB Awasi Dugaan Keterlibatan Pejabat ASN Pangandaran Dalam Permainan Politik Curang

IMG_20180327_180952

Pangandaran – JAYANTARA RED.COM

FB_IMG_1515036941798

Menyikapi geliatnya Politik di Kabupaten Pangandaran, terkait dengan Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) Periode 2019 – 2024, diduga adanya permainan politik yang curang, hingga
menimbulkan reaksi dan perhatian dari sejumlah kalangan di Kabupaten Pangandaran. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pangandaran Bersatu (AMPB), yang mendeklarasikan Pilkada / Pilgub Bersih Dan Berintegritas, Selasa siang, (27/03/18).

Dikatakan Dedi Kusmana, (Korlap AMPB),
Aliansi Masyarakat Pangandaran Bersatu (AMPB) ini adalah gabungan dari berbagai organisasi, diantaranya:
Gerakan Masyarakat Parahiyangan (GEMPAR), FKPM Langkaplancar, Pangauban Pager Dulur, LBH Sikap, Serikat Petani Pasundan (SPP), Gerakan Daulat Desa (GDD), Serikat Buruh Pasundan (SBP), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), GP Anshor dan Rumah Gagasan, bebernya.

IMG_20180327_181004

Dedi menjelaskan, deklarasi pensikapan ini disebabkan akibat banyaknya dugaan indikasi Pejabat ASN Kabupaten Pangandaran yang terlibat kampanye, juga permainan Politik yang curang.

Oleh karena itu, kami bersepakat mendeklarasikan pensikapan ini, agar dan untuk menghasilkan kepemimpinan yang baik dan berkualitas, imbuhnya.

Adapun, petisi bentuk pensikapan kami yang diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Pangandaran, yaitu sebagai berikut:
1. Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pangandaran, untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat,
2. Mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk menggunakan Hak Politiknya secara bertanggung jawab, kritis, objektif dan rasional, menjaga ketertiban, menghormati perbedaan pilihan, memelihara kebersamaan, serta menjauhi praktik politik transaksional, kampanye hitam dan perbuatan yang tidak bermoral lainnya,
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur agar dilaksanakan dengan transparan, jujur dan adil,
4. Menolak segala bentuk kecurangan,
5. Menolak keterlibatan ASN dan mobilisasi ulama serta pejabat publik, tegas Dedi.

Anton Rahanto, sebagai penggerak Aliansi Masyarakat Pangandaran Bersatu (AMPB) menghimbau, gunakan media sosial, baik di forum silaturahmi, untuk melakukan pencerdasan masyarakat, sebagai bentuk edukasi secara real dalam penegakan demokrasi, ujarnya.

Sementara itu, Yudi, Ketua Panwaslu Kabupaten Pangandaran menyampaikan,” kami dari Panwaslu menyambut baik dan apresiasi setinggi – tingginya dengan apa yang dilakukan AMPB hari ini, karena kedaulatan sepenuhnya ada di rakyat. Intinya, kami mendukung dan setuju terhadap pergerakan AMPB,” pungkas Yudi.
(Nana S JN)