3 PNS Inspektorat & Kades Pemkab Batubara Tertangkap OTT, Terancam Pidana 5 Tahun

IMG_20180811_134557

 JAYANTARANEWS.COM, Batubara

IMG_20180628_215930

Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang, Jum’at (10/8/2018) menjelaskan, bahwa 4 (empat) orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (9/8/2018) itu, terdiri dari Tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Batubara, yaitu Sujono, Viktor Hutabarat, Yandi Boy dan Hariadi Kepala Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara (Sumut).

Empat tersangka, baik penerima maupun pemberi disangkakan telah melanggar Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hal ini ditegaskan Kapolres Batubara, AKBP Robinson Simatupang, di Mapolres Batubara, Kecamatan Lima Puluh, Jum’at (10/8/2018) dalam Jumpa Pers.

IMG_20180811_134609

Dalam paparannya, Kapolres mengatakan, para tersangka telah  melanggar Tindak Pidana Korupsi terkait penggunaan Dana Desa. Saat itu, Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa. Dalam hal pemeriksaan itu, mereka memungut biaya Rp 3.000.000/kepala desa.

Pemungutan biaya diduga digunakan untuk dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa. ” Yang melakukan pemeriksaan di Kecamatan Sei Balai merupakan Tim 3 Inspektorat, dari 7 Tim yang melakukan pemeriksaan di Batubara. Saat melakukan pemeriksaan, diduga ada temuan sehingga dengan cara itu mungkin temuan bisa dibersihkan,” ujarnya.

Dari penangkapan ini, penyidik berhasil menyita berkas di kecamatan yang telah selesai diperiksa, yaitu uang tunai total Rp 4.200.000, dan Surat Tugas sebagai pemeriksa Dana Desa.

Selain itu, sampai saat ini, penyidik masih mendalami kasus ini. Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru, kata Kapolres.

” Kemungkinan bisa ada penambahan tersangka baru. Penangkapan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan Polri terhadap penggunaan Dana Desa,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Asisten III Pemerintah Kabupaten Batubara, Attarudin menyayangkan adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Batubara yang terjaring OTT dalam kasus suap.

” Kita menyayangkan atas kejadian itu. Sebenarnya hal itu tidak dibenarkan. Apalagi seingat saya, beberapa hari yang lalu sudah diingatkan oleh pimpinan agar seluruh pegawai tidak menerima uang atau imbalan dalam bentuk apapun, apalagi hal itu terkait dengan tugas (pekerjaan),” tutupnya. (Tim JN)