Dugaan Commitment Fee DOKA Aceh, ALC: Gubernur Irwandi Ditahan Atau Disandera?

IMG_20180807_104326

Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC), Muslim A Gani, SH

JAYANTARANEWS.COM, Aceh

IMG_20180628_215930

Kasus OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf dalam perkara dugaan menerima commitment fee atas Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada 3 Juli 2018 lalu, sampai kini masih mengalami stagnasi proses hukumnya.

“ Menurut kami, sebagai satu – satunya lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang dinilai paling berhasil di negara ini, KPK sedang melakukan improvisasi dalam kasus Irwandi, untuk mempertahankan kredibilitasnya kepada publik. Sehingga, KPK terus berusaha mencari celah agar bisa menjerat Irwandi. Jadi patut kita pertanyakan, saat ini Irwandi Yusuf ditahan atau di sandera oleh KPK,” demikian dikatakan Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH, Senin (6/8).

Dikatakannya, penetapan status tersangka terhadap Irwandi Yusuf hasil OTT KPK sampai saat ini belum ada suatu kejelasan tindaklanjuti hukumnya. Dugaan KPK terhadap Gubernur Aceh non aktif menerima komitmen fee dari dana DOKA sebesar Rp 1,5 Milyar dinilai cuma retorika KPK saja.

Terkait dana hasil OTT KPK sebesar Rp 500 juta yang disinyalir dari Bupati Bener Meriah, jika dikaitkan dengan penyadapan KPK terindikasi adanya percakapan permintaan Irwandi terhadap komitmen fee dengan total nilainya sebesar Rp1.5 milyar. Menurut Muslim A Gani, KPK dalam hal ini sedang melakukan improvisasi untuk membenarkan tindakan yang telah dilakukannya.

“ Setelah mengamati perkembangan kasusnya, kami bahkan berpendapat lain. Irwandi itu bukan ditahan tapi disandera untuk kepentingan Politik yang lebih besar di Aceh “ya kita belum tau apa, kita lihat saja kedepan apa yang terjadi “. Kami yakin kalangan praktisi hukum di Aceh memahami sebagian perjalanan proses penangkapan itu, paling tidak sudah memahami dasar penangkapan Gubernur yang dinonaktifkan dari jabatan dan sudah bisa kita ditebak arahnya kemana,” ujar Muslim.

Dilanjutkan Muslim, yang mengkhawatirkan adalah Penegakan Hukum model KPK saat ini dengan dugaan pemberian komitmen fee yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp 1,5 Milyar dari Bupati Bener Meriah, tidak bisa dibuktikan fisiknya, kecuali Dana OTT Rp 500 juta. Dan jika hubungkan dengan Gubernur Aceh non aktif, “ini konyol” dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap Penegakan Hukum.

“ Terus terang, kalau kami malah memberi penilaian buruk terhadap kinerja lembaga anti rasuah ini, dan dugaan kami “KPK ini ada pengendali, ada yang pegang Remote control-nya tapi nggak tau siapa ” tapi yang pasti itu ada,” demikian Muslim A Gani.

Tim Media:
AFNEWS.CO.ID/JAYANTARANEWS.COM