Hakim & Jaksa Langsa Dianggap Main Mata, Buruh Kebersihan Teraniaya

IMG_20180812_173219

Khatijah

JAYANTARANEWS.COM, LANGSA

IMG_20180628_215930

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Langsa, diduga telah “menganiaya” warga miskin yang bekerja sebagai buruh kebersihan di Kota Langsa. Pasalnya, aparat Penegak Hukum (Hakim dan Jaksa) dianggap telah “main mata“, sehingga tidak dapat memberikan keadilan yang seadil – adilnya atas proses hukum yang dihadapi buruh kebersihan bernama Khatijah, terkait kasus tindak pidana penganiayaan berat yang menimpanya beberapa waktu lalu. Anehnya, tiga orang pelaku tindak pidana penganiayaan itu justru diVonis ringan dan bebas berkeliaran tanpa ditahan.

Kondisi ini telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Penegakan Jukum bagi kalangan kelas menengah ke bawah dan dikhawatirkan kedepan akan muncul “peradilan jalanan” sebagai imbasnya.

Keterangan yang diperoleh Tim Media dari keluarga korban, Minggu (12/8) menyebutkan, kasus penganiayaan berat yang menimpa Khatijah, warga Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat, terjadi pada Minggu 14 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 WIB. Pelaku adalah warga Gampong yang sama, yaitu Nurbaidah (29), Nurmala (51), dan Dalikah Binti Abdul Mutalib (21). Akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tiga pelaku itu, korban Khatijah mengalami luka serius sesuai hasil Visum ET Repertum RSUD Langsa Nomor 445/4589/2016 yang ditandatangani oleh dr Netty Herawati pada tanggal 15 Februari 2016. Bahkan, karena luka penganiayaan itu, korban Khatijah tidak bisa lagi bekerja mencari nafkah sebagai buruh kebersihan dan terpaksa hidup dari belas kasih orang lain.

IMG_20180812_173236

“ Kasus ini sejak tahun 2016, tapi proses hukumnya berlarut – larut sudah dua tahun lebih. Kami juga heran, apa karena kami orang miskin yang tidak punya uang sehingga Pak Hakim dan Jaksa menganggap sepele,” ujar keluarga korban yang minta tidak disebutkan namanya.

Dikatakannya, setelah mengendap terlalu lama di Kejaksaan dan Pengadilan, pihak keluarga terus mendesak agar aparat Penegak Hukum itu bisa secepatnya menuntaskan kasus Penganiayaan berat yang menimpa keluarga mereka, dengan harapan para pelaku bisa dihukum seberat – beratnya dan seadil – adilnya.

Tapi harapan keluarga miskin ini ternyata sirna, setelah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Langsa beberapa waktu lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ringan para terdakwa dengan tuntutan 3 bulan penjara.

Yang lebih parah, Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam perkara tersebut yaitu Achmadsyah Ade Nurul, SH. MH (Hakim Ketua), Muhammad Dede Idham SH (Hakim Anggota), dan Ryki Pahman Sigalingging, SH. MH (Hakim Anggota) pada persidangan Jum’at 27 Juli 2018, memutuskan ketiga terdakwa dengan hukuman percobaan dan tidak ditahan.

Berdasarkan salinan Putusan Nomor 111/Pidana.B/2018/PNLgs atas nama terdakwa Nurbaidah dkk, Majelis Hakim PN Langsa menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing – masing 3 (tiga) bulan penjara masa percobaan 6 (enam) bulan. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena para terdakwa sebelum lewat masa percobaan masing – masing selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan suatu tindakan pidana.

“ Ini artinya, ketiga terdakwa tidak ditahan dan bebas berkeliaran,” ujar keluarga korban.

Menyikapi putusan Majelis Hakim PN Langsa itu, keluarga korban mengaku aparat Penegak Hukum (Hakim dan Jaksa) dalam perkara ini telah melukai hati korban dan dianggap ikut “menganiaya” korban.

“ Memang ada upaya hukum di tingkat banding. Tapi kami orang miskin tidak tahu dan tidak ada uang untuk itu. Bahkan untuk hidup sehari – hari saja susah. Harusnya Jaksa dan Jakim bisa melihat kasus ini dengan hati nurani,” katanya.

Atas fenomena tersebut, sejumlah Praktisi Jukum di Kota Langsa menyatakan ikut prihatin dengan kasus yang dialami oleh Khatijah warga miskin yang bekerja sebagai buruh kebersihan itu. Mereka (para Praktisi Hukum) khawatir, jika kasus seperti yang menimpa Khatijah ini terus terulang lagi, maka dikhawatirkan akan memicu maraknya “peradilan jalanan” yang disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Kota Langsa.

Tim Media:
AFNEWS.CO.ID/JAYANTARANEWS.COM