Loading...

Dugaan KONSPIRASI Di Pangandaran, Proyek Pengadaan Barang PANWASCAM Bermasalah!

JAYANTARANEWS.COM, Pangandaran

IMG_20180628_215930

Proyek pengadaan sewa barang tahun 2017, No SPK 027/268/Pws-Pnd/XI/2017 dan 19 dokumen SPK lainnya dengan total anggaran Rp 250 juta yang dikirim ke 10 (sepuluh) Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Pangandaran sampai hari ini menyisakan permasalahan.

IMG-20181030-WA0263

Permasalahan mencuat saat pihak perusahaan CV hendak menarik barang – barang yang disewakan, karena dinilai sudah habis masa kontraknya, namun dari pihak Panwascam tidak memberikan barang untuk ditarik oleh pengusaha. ” Dengan alasan, Panwascam Langkaplancar tidak pernah bekerjasama dan tidak pernah menandatangani dokumen kontrak dengan perusahaan CV tersebut,” kata Ketua Panwascam Langkaplancar, Oteng kepada JAYANTARANEWS.COM, Selasa (30/10/18).

Seperti diketahui, yang bekerjasama dan menandatangani dokumen kontrak dengan perusahaan CV tersebut adalah Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten yang mengatasnamakan Panwas Kecamatan, dan itu menurut Oteng adalah suatu kekeliruan. Cacat, tidak sesuai prosedur, seharusnya Ketua Panwascam yang menandatanganinya.

Atas hal itu, lanjut Oteng, patut diduga, bahwa Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten telah berkonspirasi dengan pihak lain untuk mendapatkan proyek pengadaan sewa barang yang ada di tiap – tiap Panwas Kecamatan.

” Kami merasa dikelabui, karena uang peruntukkan pengadaan sewa barang seolah – olah dirampas, tahu – tahu sudah ada di rekening, beliau transfer antar Bank, kita belum sempat pegang uang itu,” terangnya.

Sementara, mantan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Pangandaran, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kesbangpolinmas ‘Solih’, merasa benar dengan apa yang dilakukannya pada waktu menjabat di Panwas Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

” Penarikan barang dilakukan karena masa kontrak sewanya sudah habis, sesuai dengan anggaran, sewa ya sewa dong, kalau anggaran sewa dijadikan pembelian ya jadi salah,” ujar Solih saat ditemui JAYANTARANEWS.COM di ruang kerjanya.

IMG-20181030-WA0265

” Adapun terkait dengan kontrak kerjasama, lanjut Solih, karena saya sebagai PPK, dan itu memang sebuah konsekuensi, kalau bukan saya yang membuat siapa lagi,” tuturnya.

” Kalau permasalahan ini tidak bisa selesai, tinggal ke pengadilan. Biar nanti pengadilan yang akan memutuskan,” ringkasnya. (Nana JN)