Laporkan!, Oknum Debt Collector Gaya Preman Rampas Motor Secara Paksa

IMG_20181105_140918

JAYANTARANEWS.COM, Kab Bandung

IMG_20180628_215930

Masih maraknya debt collector bergaya premanisme yang melakukan eksekusi kendaraan bermotor di jalanan secara tidak langsung akan berdampak buruk terhadap perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor itu sendiri, selain akan mengusik ketenangan masyarakat !.

Jika rakyat sudah bicara, dikhawatirkan keamanan di Jawa Barat, khususnya Bandung Raya tidak akan kondusif lagi. Seperti yang diceritakan ke JAYANTARANEWS.COM, Sabtu (03/11) malam mengenai kasus perampasan motor yang menimpa Cecep, warga Jelekong Kabupaten Bandung, sekitar pukul 11:00 WIB. Saat Cecep mengendarai sepeda motor jenis matic warna merah dengan No Pol D 5092 ZCR atasnama Wiwin Winarti dengan alamat Kp Ciputat Andir Kabupaten Bandung, tiba – tiba diduga secara paksa dirampas oleh segerombolan orang yang mengaku dari salah satu perusahaan leasing ternama berinisial E dkk, Sabtu (03/11), di sekitar Kota Cimahi. Namun anehnya, STNK-nya tidak diambil, sehingga korban menjadi curiga, apakah yang sedang dialaminya ini ulah debt collector atau sekelompok BEGAL yang merampas motor ???. ” Ketika dalam perjalanan di sekitar Cimahi, saya tiba – tiba didatangi oleh sekitar 5 orang dan disuruh berhenti, lalu mereka mengambil motor dan memegang kemudi, saya dibawa ke kantor, itu motor bukan punya saya tapi punya Wiwin,” kata Cecep dengan nada kesal.

IMG_20181105_135855

Saat dikonfirmasi JAYANTARANEWS.COM, Minggu (04/11) via WhatsApp, Oknum E menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan perampasan kendaraan bermotor yang dikemudikan Cecep, Petugas Lapas Narkoba,” Saya dari organisasi, saya hanya membawa motor ke kantor silahkan datang ke kantor,” katanya.

Inti permasalahan sengketa sewa guna usaha antara konsumen dengan pihak leasing terkait penarikan motor secara paksa oleh debt collector, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut, bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Pada leasing, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Pada perkara ini harus diketahui terlebih dahulu, apakah motor tersebut sudah dijaminkan fidusia atau tidak.

Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan leasing tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor (lihat Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Selain itu, eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Konon katanya sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012).

Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.  Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Jika memang perjanjian pinjaman dana yang dilakukan belum didaftarkan jaminan fidusia, atau Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada perusahaan leasing, maka tindakan penarikan paksa motor dan pembebanan biayanya adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Namun, terkait hutang yang dimiliki tetap harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, langkah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dapat ditempuh diantaranya, (1). Mengupayakan mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), (2). Melaporkan tindak pidana perampasan kendaran ke pihak Kepolisian, (3). Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri terkait penarikan sepeda motor secara paksa.

Seharusnya masyarakat yang telah menjadi korban kegarangan oknum debt colletor atau mata elang (eksternal) sebaiknya melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk diproses hukum jangan sampai main hakim sendiri.

Memang ada benarnya menurut tanggapan publik, bahwa premanisme di balik topeng debt collector harus segera dimusnakan di Jawa Barat pada umumnya dan Bandung Raya pada khususnya sebelum ada Pengadilan Rakyat yang akan berbicara, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan apalagi menjelang pesta demokrasi yakni Pileg dan Pilpres 2019. (JN-007)