Badan Legislasi DPRD Sumbawa Gelar Sidang Paripurna

IMG-20190110-WA0119

JayantaraNews.com, Sumbawa Besar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, telah menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penjelasan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Sidang 2019, Selasa (8/1/19).

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbawa Dr A Rahman Alamudy, SH, MH bersama unsur pimpinan lainnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Akhmad Junaidi menyampaikan, bahwa secara yuridis formal, penyusunan Rancangan Peraturan DPRD ini merupakan amanat Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

IMG-20190110-WA0118

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 sendiri ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar menjadi pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang paling sedikit memuat fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Kemudian, Junaidi menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sumbawa tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
a. Fungsi DPRD
DPRD mempunyai fungsi:
1). Pembentukan Perda
2). Anggaran, dan
3). Pengawasan

Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:
1). Menyusun Program Pembentukan Perda bersama Bupati yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas,
2). Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda, dan
3). Mengajukan usul Rancangan Perda

Fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

Fungsi Anggaran juga dapat dilaksanakan dengan cara:
1). Membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah
2). Membahas Rancangan Perda tentang APBD
3). Membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan
4). Membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
1). Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati
2). Pelaksanaan peraturan perundang – undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan
3). Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Wujud pengawasan dapat dilaksanakan melalui:
1). Rapat Kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah
2). Kegiatan kunjungan kerja ke masyarakat
3). Rapat Dengar Pendapat Umum, dan
4). Pengaduan masyarakat

b. Tugas dan wewenang DPRD

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
1). Membentuk Perda bersama Bupati
2). Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati
3). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
4). Memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan
5). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
6). Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
7). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
8). Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
9). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, dan
10). Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam point 4 di atas, diselenggarakan dalam rapat paripurna, yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan DPRD dan hasil pemilihan tersebut diumumkan dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD yang mengumumkan: pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati, atau pengangkatan Wakil Bupati.

Sedangkan mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diatur secara tersendiri dalam Peraturan DPRD yang paling sedikit memuat ketentuan :
1). Tugas dan wewenang panitia pemilihan
2). Tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan
3). Persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
4). Jadwal dan tahapan pemilihan
5). Hak anggota DPRD dalam pemilihan
6). Penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat paripurna
7). Jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi
8). Penetapan calon terpilih
9). Pemilihan suara ulang, dan
10). Larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon

Selanjutnya, Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

2. Keanggotaan DPRD

Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama – sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah janji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

3. Alat Kelengkapan DPRD

Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:
a. Pimpinan DPRD
b. Badan Musyawarah
c. Komisi
d. Bapemperda
e. Badan Anggaran
f. Badan Kehormatan, dan
g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Alat Kelengkapan DPRD, sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f di atas bersifat tetap. Sedangkan Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

4. Rencana Kerja DPRD

Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD yang dibuat dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan dan selanjutnya disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna agar dapat menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

Penetapan rencana kerja DPRD ini dilaksanakan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Setiap Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun dan Pimpinan DPRD harus mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

5. Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD
DPRD mempunyai hak:
a. Interpelasi
b. Angket, dan
c. Menyatakan pendapat

Anggota DPRD mempunyai hak:
a. Mengajukan Rancangan Perda
b. Mengajukan pertanyaan
c. Menyampaikan usul dan pendapat
d. Memilih dan dipilih
e. Membela diri
f. Imunitas
g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
h. Protokoler, dan
i. Keuangan dan administratif

6. Kewajiban Anggota DPRD

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati semua peraturan perundang – undangan
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
g. Menaati Tata Tertib dan Kode Etik
h. Menjaga Etika dan Norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan
k. Memberikan Pertanggungjawaban secara Moral dan Politis kepada Konstituen di Daerah Pemilihannya

7. Persidangan dan Rapat DPRD

a. Persidangan
Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

Masa persidangan DPRD meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Rapat DPRD
Dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, DPRD menggelar rapat dengan Bupati/Wakil Bupati, Organisasi Perangkat Daerah, Badan-badan Hukum, serta unsur-unsur masyarakat. Untuk itu Pejabat Pemerintah Daerah wajib hadir dalam rapat-rapat DPRD sejauh berkaitan dengan urusan Pemerintahan Daerah.

Jenis rapat DPRD terdiri atas:
1) Rapat paripurna
2) Rapat Pimpinan DPRD
3) Rapat Fraksi
4) Rapat konsultasi
5) Rapat Badan Musyawarah
6) Rapat Komisi
7) Rapat gabungan Komisi
8) Rapat Badan Anggaran
9) Rapat Bapemperda
10) Rapat Badan Kehormatan
11) Rapat panitia khusus
12) Rapat kerja
13) Rapat dengar pendapat, dan
14) Rapat dengar pendapat umum

Rapat paripurna terdiri atas:
1) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan, dan
2) Rapat paripuna untuk pengumuman

Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
1) Bupati;
2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD, atau
3) Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Selanjutnya setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

Sedangkan untuk rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka. Dan Setiap rapat DPRD harus dibuat berita acara dan risalah rapat.

Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan pengisian tanda kehadiran rapat.

8. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum. Namun ketentuan tersebut dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

9. Pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian
a. Pemberhentian antar waktu
anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
1) Meninggal dunia
2) Mengundurkan diri, yang ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
3) Diberhentikan

Sedangkan untuk anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada point 3 jika:
(1) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun
(2) Melanggar sumpah/janji dan Kode Etik
(3) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
(4) Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
(5) Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
(6) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
(7) Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan
(8) Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
(9) Menjadi anggota partai politik lain.

b. Penggantian antar waktu
anggota DPRD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

c. Pemberhentian Anggota DPRD
Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
1) Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, atau
2) Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus

Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.

10. Fraksi
Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD dan setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi. Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.

Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai sama dengan jumlah Komisi di DPRD atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi. Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

Sedangkan untuk partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kurang dari jumlah Komisi di DPRD, anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.

Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Setiap fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.

Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli, yang paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun
b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

11. Kode Etik
DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
Ketentuan mengenai Kode Etik ini akan diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
b. sikap dan perilaku anggota DPRD;
c. tata kerja Anggota DPRD;
d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
h. kewajiban Anggota DPRD;
i. larangan bagi Anggota DPRD;
j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
l. rehabilitasi.

12. Konsultasi DPRD
DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

DPRD harus mengkonsultasikan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

13. Kunjungan Kerja DPRD
Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, Pimpinan dan Anggota Alat-Alat Kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke daerah-daerah lain, yang dilaksanakan atas persetujuan Pimpinan atau salah satu unsur Pimpinan DPRD.

14. Pelayanan atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat
Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD harus menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, dan apabila diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan melaksanakan:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. rapat dengar pendapat;
c. kunjungan kerja; atau
d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.

Secara keseluruhan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Sumbawa ini terdiri dari 17 Bab dan 136 Pasal.

Ketua : Akhmad Junaidi
Wakil Ketua : Muhammad Noer, S.Pd.I
Anggota : Ahmadul Kusasi, SH
Anggota : Ramliyanto, SH
Anggota : Junaidi
Anggota : Abdul Adizul Syahabuddin, SP
Anggota : Hasanuddin, SE
Anggota : Saripuddin, S.Pd
Anggota : Budi Kurniawan, ST
Anggota : A Rahman Attack, S.Ag, MM
Anggota : H Mustajabuddin, S.Sos
(Dhy JN)