Dugaan Korupsi Pengadaan Kalibrasi Dinkes Lampung, Capai Ratusan Jt Rupiah

IMG-20190110-WA0044

JayantaraNews.com, Bandar Lampung

Lampung saat ini sudah menjadi sorotan para awak media, terutama menyangkut korupsi di berbagai dinas. Tidak hanya Dinas Kesehatan saja, tapi juga hampir disemua Dinas Pemerintah.

Banyak anggaran pemerintah yang dikorupsi oleh oknum yang bermaksud untuk memperkaya diri sendiri, baik anggaran APD, APBNP, DAK, dan lain – lain.

Tindakan korupsi di daerah Bandar Lampung sudah kronis. Banyak para panitia yang bermain dianggaran dengan mensetting berbagai anggaran pemerintah. Bahkan tidak sedikit dana pemerintah yang dikorupsi oleh pihak – pihak terkait.

IMG-20190110-WA0046

Pertanyaannya, apakah mereka tidak menyadari, kalau uang yang mereka korupsi adalah uang negara atau uang rakyat ?, yang didalamnya ada uang anak – anak kita, uang tetangga, juga uang para kaum dhuafa.

Ironisnya, mental korupsi sudah ada di dalam para anggota panitia, PPTK, direktur perusahaan maupun kepala dinas.

Dugaan Korupsi alat Kalibrasi di Dinas Kesehatan Provinsi Bandar Lampung, mencerminkan bahwa begitu mudahnya bagi para oknum pejabat untuk berbuat Korupsi.

Pengadaan alat Kalibrasi seakan sudah diatur sedemikian rupa, alhasil, pemenang sudah ditentukan sejak semula.

Dengan anggaran 1,5 miliar untuk pembeliaan alat Kalibrasi kesehatan, dengan pemenang adalah PT Saburai Perdana Barokah, yang dikomandoi oleh IsZa, cenderung dan diduga sudah disetting oleh PT Calibramed Jakarta yang dipimpin oleh sodara SK, YL dan Ny Ut, juga Ny Rh sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bandar Lampung.

Tanpa settingan dan tanpa arahan dari atasan dan kerjasama dari pihak swasta, tidak mungkin perusahaan tersebut bisa menang. Sedangkan ditengarai bahwa PT Saburai Perdana Barokah tidak mempunyai otoritas pekerjaan di Kalibrasi.

Pada saat pelelangan dimulai dengan harga tersebut masih bisa dinego alias bermain diharga, seakan terindikasi ada kejanggalan – kejanggalan dalam menentukan harga tersebut.

Saat ini, alat tersebut tidak dapat difungsikan, karena Izin dan Operasionalnya belum mendapatlkan dari Pemda.

Akan menjadi sia – sia pengadaan alat Kalibrasi tersebut, karena Puskesmas yang akan akreditasi menjadi terkendala.

Untuk itu, Kejaksaan Tinggi Lampung,  dan Kepolisian setempat sedang mempelajari adanya mark up harga dan permainan pengadaan alat dimaksud.

Adapun kerugian negara dari pengadaan alat Kalibarasi tersebut sekitar 350.000.000. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here