Masyarakat Mengeluh, Dana BRS DLH Kapuas Hulu, Diduga Jadi Ajang Keuntungan

IMG-20190124-WA0126

JayantaraNews.com, Semitau

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, telah menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk Kabupaten Kapuas Hulu, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

DAK ini bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu, dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, sesuai dengan prioritas nasional untuk membiayai kebutuhan prasarana guna mendorong percepatan pembangunan daerah Kapuas Hulu.

Terkait penyaluran dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) tersebut kepada masyarakat, Tim Media berusaha mensurvey dan menelusuri kebenaran informasi tersebut ke masyarakat Desa Semitau Hulu yang mengeluh terhadap penerimaan bantuan dana dimaksud.

Salah satu warga masyarakat penerima bantuan yang tergolong miskin, saat diwawancarai Tim Media di kediamannya di Desa Semitau Hulu mengungkapkan,” Tahun 2018 ini, kami mendapat Bantuan Rumah Swadaya (BRS) untuk daerah yang belum pernah disentuh dengan besarnya bantuan yang konon katanya berjumlah Rp 15.050.0000/unit rumah. Dari desa kami ada 15 orang,” terang warga penerima bantuan, Kamis (24/01/2019).

Pada saat sosialisasi, imbuh warga, Kabid Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kapuas Hulu Syarif Husmardan menyampaikan ke kami, agar membuka rekening Bank Kalbar. “Karena akan kami transfer atas nama penerima bantuan tersebut. Tapi tidak boleh mengambil dana itu, karena nanti akan kami belanjakan sesuai dengan kebutuhan bahan rumah masing – masing”. Disampaikan warga mengutip obrolan Sang Kabid.

” Namun ternyata, seiring berjalannya waktu, itu pun tidak berjalan, dan kami tidak tahu dana itu kapan masuknya,” ungkap warga.

Warga penerima bantuan ini menambahkan,” Setelah itu, kami terkejut, karena tiba – tiba saja suplier datang masukin bahan bangunan berupa semen, paku, kayu dan lain – lain”.

Yang menjadi kekecewaan kami, begitu kami hitung di setiap rumah, kayu hanya dapat 9 batang, ini sangat kami sayangkan. ” Ini mana bisa buat/rehab rumah kami, jenang juga 9 batang, gelegan 9 batang, kuda – kuda 9 batang, semen hanya 15 zak, sedangkan untuk jumlah seng berbeda – beda,” terangnya.

Para petugas tersebut ke lapangan membuat kami sangat kecewa sekali dengan hasil hitungannya, karena kebutuhan kami berbeda – beda, kenapa disamakan, ujarnya.

” Setelah kami berembug, dan mencoba menghitung dananya, nyatanya tidak sampai 15 juta sesuai dengan yang dijanjikan”.

Setelah kami mengadakan pertemuan lagi beberapa waktu lalu dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, pihak dinas (Kabid Syarif Usmardan) menjelaskan, bahwa dari dana Rp 15.050.000 ini ada pemotongan 15%. Setelah ada pemotongan 15% itulah, yang bersih kami berikan kepada masyarakat, urainya.

Setelah kami kurangi 15%, bahan baku yang sampai kepada masyarakat itu tidak sampai 12 juta. Ini jelas tidak efektif dan efesien, kata Kabid.

Kami kecewa terhadap pihak – pihak yang sengaja mengambil keuntungan terhadap bantuan yang akan diberikan ke kami, ujar masyarakat penerima bantuan di Desa Semitau Hulu dengan penuh kesal.

Berdasarkan video yang direkam masyarakat, Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Syarif Usmardan tampak menjelaskan,” Dalam pemotongan 15% itu tidak ada pajak, baik PPN maupun PPH, kami hanya merekomendasikan saja kalau persyaratannya sudah terpenuhi, dan penerima bantuan melaksanakan kewajiban harus membuat semua laporan usulan proposal dan permohonan pencairan, jika tidak bisa melengkapi, maka dibantu sama tim saya,” bebernya.

BRS tersebut untuk 15 rumah di Desa Semitau Hulu ini, sementara jumlah penerima ada 253 yang terbagi menjadi 9 dtesa. Terkait masalah bahan yang kami bantu, kami sesuaikan dengan harga basic price, sesuai dengan wilayah masing – masing, dan ada profit 15% buat supplier (perusahaan penyedia). ” Jadi dalam menerima bantuan ini, masyarakat mendapatkan Harga Basic Price, kemudian dikurangi profit 15% untuk supplier,” jelas Kabid.

Sementara itu, Kades Semitau Hulu Sajuliarto menyampaikan,” Akibat ketidakoptimalan dari Dinas LH selaku yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan, kami ikut prihatin atas perlakuan kepada masyarakat kami. Oleh karena itu, untuk memenuhi agar bantuan itu cukup, maka berdasarkan musyawarah Desa Semitau Hulu, kekurangan tersebut ditopang oleh PAD (Pendapatan Asli Desa) sebesar Rp 38.000.000,” ujar Kades mengakhiri. (moikb)