Polda Telusuri Dana Gempa Sumbawa & KSB, Ini Tanggapan Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa:

JayantaraNews.com, Sumbawa

Lambannya penanganan serta pencairan dana pasca gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok dan Sumbawa terhadap korban terdampak gempa yang terjadi tahun 2018 hingga dengan tahun 2019 yang belum maksimal, menjadi perhatian publik!

IMG-20190111-WA0003

Ket Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa Ida Rahayu, SP (Srikandi Parlemen)

Hal ini santer menjadi sorotan publik, terutama para politisi di parlemen, salah satunya yakni Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa Ida Rahayu, SP yang mengungkapkan, bahwa terkait pemanggilan Polda NTB tersebut kepada setiap Kepala BPBD di kabupaten/kota, baik yang ada di Pulau Lombok maupun Sumbawa dan KSB, dalam rangka klarifikasi pengunaan dana stimulan pasca gempa itu, sehingga menjadi transparan dan tepat sasaran, (10/1/19).

” Saya selaku Ketua Komisi IV yang menjadi mitra kerja BPBD, berharap supaya hal – hal yang tidak kita inginkan tersebut tidak terjadi”.

Bahwa hajat pemerintah pusat dalam menggelontorkan dana yang lumayan besar tersebut, bisa tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang terdampak korban gempa.

Dalam hal ini, kita semua tidak boleh main – main dalam menggunakan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah pusat tersebut, tegasnya.

Namun terkait dana tersebut, banyak mata memandang. Artinya, ini menjadi perhatian publik atas penanganan pasca gempa, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa dan KSB. ” Saya sangat mengapresiasi kepada pihak Polda NTB dalam hal klarifikasi pengunaan dana stimulan korban gempa tersebut,” ucap Srikandi Parlemen Ida Rahayu.

Kemudian, usai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pulau Lombok yang terdampak gempa, telah dimintai klarifikasi di Ditreskrimsus Polda NTB, (4/1) lalu.

Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB juga akan memanggil Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa dan KSB, mengingat dana yang mengalir cukup besar bagi korban terdampak gempa.

Kabid Humas Polda NTB Kombespol Komang Suartana, SH, S.IK mengungkapkan, bahwa pemanggilan Kepala BPBD daerah yang terkena dampak gempa baik yang ada di Pulau Lombok maupun Sumbawa dan KSB. Pemanggilan tersebut terkait klarifikasi penyaluran dana stimulan korban gempa. ” Gerangan dana tersebut mengalir juga ke 2 daerah di Pulau Sumbawa, yakni Sumbawa dan KSB,” ujarnya ditemui JayantaraNews.com.

Sementara itu, terkait pemanggilan Kepala BPBD Sumbawa dan KSB, Kabid Humas Polda NTB menyampaikan. ” Kami akan lakukan koordinasi dengan penyidik Reskrimsus, tentunya mereka akan diundang untuk klarifikasi terkait dana bencana tersebut”.

Permintaan keterangan itu, terkait penyaluran dana rekonstruksi ke masyarakat selaku penerima hasil verifikasi rumah rusak berat, sedang dan rusak ringan.
” Ini kan ada overlap, ada dana tersebut yang belum bergeser semua. Mereka khawatir jangan sampai nanti digeser, ternyata ada masalah dikemudian hari,” ucapnya.

Untuk itu, bahwa berdasarkan Inpres No 5 Tahun 2019 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Pulau Lombok dan Sumbawa, KSB, mengamanatkan alokasi anggaran tersebut 50 juta untuk rumah rusak berat, 25 juta rusak sedang, dan 10 juta rusak ringan.

Untuk diketahui, bahwa berdasarkan data BPBD Provinsi NTB, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp 3,495 Triliun per-31 Desember 2018, untuk penanganan rekonstruksi total 216.519 rumah. Terdiri dari rumah rusak berat 75.138, rumah rusak sedang 33.075, dan rumah rusak ringan 108.306.

Kemudian ada 65.457 KK penerima dana tersebut terbagi menjadi 39.007 KK rumah rusak berat, 7.547 KK rumah rusak sedang dan 18.903 KK rumah rusak ringan. Namun Dana yang sudah ditransfer BPBD ke masyarakat Rp 1,553 Triliun, sehingga sisa Rp 1,942 Triliun yang belum ditransferkan.

Sementara, penerimaan dana bencana gempa tersebut, Kota Mataram Rp 216 Miliar untuk 13.437 KK, namun dari BPBD baru terealisasi Rp 100 Miliar, di Kabupaten Lombok Barat Rp 1,134 Triliun untuk penerima 72.222 KK baru terealisasi Rp 274,3 Miliar.

Kemudian, Kabupaten Lombok Utara Rp 1,07 Triliun untuk penerima 49.853 Miliar, namun baru tersalurkan BPBD ke masyarakat Rp 626 Miliar, di Kabupaten Lombok Tengah Rp 401 Miliar untuk penerima 25.07 Miliar, namun baru terealisasi Rp 80,1 Miliar ke masyarakat.

Kemudian, BNPB juga mengucurkan dana ke Kabupaten Lombok Timur sebanyak Rp 384,2 Miliar untuk penerima 25.493 KK, namun BPBD setempat sudah merealisasikan 325,3 Miliar. Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 100,66 Miliar untuk 18.515 rumah, yang sudah tersalurkan Rp 100,52 Miliar. Dan di Kabupaten Sumbawa, BNPB menyalurkan Rp 181,34 Miliar untuk 11.992 rumah, namun yang sudah terealisasi Rp 46,6 Miliar.

IMG-20190111-WA0002

Ket Foto: Kepala BPBD Sumbawa Zainal Abidin

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa Zainal Abidin saat ditemui awak media usai menghadiri rapat paripurna DPRD, mengaku siap ketika akan dimintai keterangan dari pihak Polda NTB, terkait pencairan dan  penggunaan dana stimulan bencana tersebut pasca gempa di Kabupaten Sumbawa, ujarnya kepada JayantaraNews.com (8/1/19).

Namun, terkait dengan proses pencairan dana tersebut, setiap anggaran yang telah diusulkan sesuai SK Bupati, sudah ditindaklanjuti oleh BNPB dan uang tersebut ada di BRI.

” Jadi, penyalur dana tersebut lewat Bank BRI, sekarang sudah mencapai Rp 181 Miliar dana terkirim. Dan pihak bank selalu berkoordinasi dalam membuat buku rekening masyarakat yang sudah ada di SK Bupati itu,” ucapnya.

Akan tetapi, setelah diterbitkan oleh pihak bank, maka akan dikirim ke rekening masing – masing masyarakat yang menerima dana korban terdampak gempa tersebut. Nantinya masyarakat ini akan membuat pokmas, selanjutnya yang menerima rekening tersebut yakni masyarakat yang kemudian ditransfer lagi ke rekening pokmas, sehingga masyarakat yang melakukan perbaikan rumahnya baik itu berat, sedang, maupun ringan, tetap melalui pokmas tersebut. (Dhy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here