Loading...

BPI Lotim Datangi Inspektorat Soal Dugaan Penyelewengan DD & ADD Kades Denggen Timur

IMG_20190212_151113

JayantaraNews.com, NTB

Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Lombok Timur, mendatangi Kantor Inspektorat Lombok Timur, guna mempertanyakan hasil investigasi laporan masyarakat, tekait dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) oleh Kepala Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Senin (11/02/2019).

Saat ditemui di kantornya, Sekdis (Supardi) menjelaskan, bahwa terkait laporan BPD dan masyarakat Denggen Timur, pada tanggal (14/01/2019) laku, yang sampai hari ini sudah hampir satu bulan, bahwa hasil pemeriksaan di lapangan masih tahap Pengumpulan Tambahan Informasi (PTI), imbuhnya.

Sesuai dengan pertanyaan salah satu Tim BPI, apakah Inspektorat ada MOU dengan semua kepala desa?, Supardi menjawab,” Kami sekedar sebagai pendamping. Contohnya, apabila dari pihak desa membutuhkan untuk didampingi dalam penyusunan anggaran, itu baru kami lakukan, bukan berarti kami buat suatu perjanjian MOU, itu tidak!,” tegasnya.

Bahkan, dalam hal audit, kami punya standar khusus. Kami tidak berani serta merta mengambil keputusan dengan sangat cepat, tetap harus melalui tahapan-tahapan dan kode etik standar yang kami miliki. Kalau pun nantinya sudah dianggap lengkap, maka akan bisa disimpulkan, apakah penemuannya bisa baik sesuai fakta ataukah tidak sesuai fakta, itu yang masih kami dalami, bebernya.

” Namun, sambung Supardi, perlu pengumpulan bukti-bukti otentik di lapangan, dan terkait hal ini juga, pihak Inspektorat memeriksa dengan khusus, sehingga akan lebih cepat. Namun kami tidak berani pastikan kapan akan bisa rampung”.

Senada dikatakan oleh salah satu Tim Audit lapangan Skayan. Dia menambahkan,” Tidak semudah itu. Masyarakat yang ditemui di lapangan pun tidaklah bisa hadir semua, ada yang ke sawah, jadi kan ngga mungkin bagi kami untuk menemui mereka karena lokasinya jauh,” ucapnya.

Skayan juga mengajak BPI KPNPA RI yang ada di wilayah Lombok untuk sama-sama mengawasi. ” Lebih bagus kita awasi bersama, supaya hasilnya bisa efektif dan transparan,” imbuhnya.

Demi mengetahui akan kebenaran dari keterangan pihak Inspektorat, Tim Media pun menyambangi rumah pelapor, yakni BPD dan masyarakat Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh pihak Inspektorat, kata salah satu Tim BPI.

Salah satu dari BPD mengungkapkan,” Betul dari pihak Inspektorat datang, namun pemeriksaan di lapangan terkesan tidak teransparan, dan kami dari pihak BPD tidak dilibatkan. Malahan, katanya, kalau memang tim pemeriksa melibatkan kami kan enak, kita panggil orang-orang yang dibutuhkan, sesuai dengan isi laporan. Tetapi ini tidak sama sekali,” katanya dengan nada kesal.

” Yang datang ada 4 orang, Pak Zaenul, Pak Haeri, Ibuk Skayan, dan Pak Haerudin”.

” Namun pemanggilan dilakukan  terkesan tidak transparan, dengan cara dimasukkan ke ruangan kantor desa, itupun orang-orang beda masalahnya. Jadi bagi kami, itu kesannya ada keberpihakan dari tim investigasi lapangan. Padahal, setelah meninjau lokasi dan data-data, diakui oleh salah satu tim lapangan Pak Zaenul, yang katanya  kepada kami waktu itu, kalau dilihat dari fakta di lapangan, dan data-data pendukung, secara administrasi ini  salah, dan bisa dibilang sudah termasuk penyelewengan,” beber salah satu anggota BPD.

Salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, kami sudah muak dengan kepala desa yang sudah banyak memakan uang rakyat dari mulai Tahun Anggaran 2017, hingga anggaran 2018, yang sengaja dipermainkan. Ditegaskannya lagi,” Kami punya bukti, baik tertulis maupun dari  sumber-sumber yang dipercaya kebenarannya, bahkan salah satu pembuatan sumur bor yang memakan anggaran yang tidak sesuai dengan standar harga, setelah dikalkulasikan, kedalaman sumur bor tersebut permeternya menghabiskan satu juta lebih. Itu salah satu yang membuat kami geram. Belum lagi Jalan Usaha Tani  (JUT) yang pengerjaannya amburadul, belum lagi anggaran semen yang fiktif dan banyak lagi yang lainnya,” kesal warga.
(Tim Jn)

Bersambung..!!!