Loading...

Diduga Oknum Disdik Kab Bandung Bermain, Fingerprint Dijual Paksa

IMG-20190201-WA0132

JayantaraNews.com, Kab Bandung

Kepala sekolah yang ada di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah timur, seakan telah tertipu dengan adanya penjualan paksa Fingerprint, untuk data masuk dan pulang kerja menggunakan sidik jari.

Kepala Sekolah SD wajib membeli Fingerprint dari seorang pemasok yang diduga bekerjasama dengan salah seorang oknum Disdik Kabupaten Bandung.

Dilihat dari speck barang dan kualitas barang dengan merk SPC, dinilai tidak sesuai dengan harga yang dijual paksa kepada Kepala SD di Kabupaten Bandung.

Harga jual Fingerprint merk SPC di toko berkisaran Rp 600 ribu rupiah, sedangkan jual paksa ini dihargai dengan harga Rp 2.500.000,-, Namun anehnya, harga ini sepertinya lolos dari pantauan BPK.

Hal itu sebagaimana diungkapkan salah seorang Kepala Sekolah SD yang ada di Kabupaten Bandung.

Saat dimintai keterangannya, dia mengatakan,” Saya sangat kecewa sekali dengan penjualan Fingerprint ini, karena selain kualitasnya jelek, juga bila harus konek langsung ke BPKP, harus memakai alat kembali yang harganya lumayan mahal. Saya bayar Fingerprint ini langsung bayar ke UPT Disdik Kecamatan, dengan harga 2,5 juta,” jelasnya.

” Saya pun mengecheck harga lewat internet, ternyata harga Fingerprint merk SPC yang ada di sekolah hanya berkisaran harga Rp 550 ribu sampai Rp 600 ribu. Tapi anehnya, kok Disdik Kabupaten Bandung tidak menegurnya dengan adanya penjualan Fingerprint yang super mahal,” jelasnya.

Fingerprint yang kualitasnya rendah dengan harga fantastis itu, akan menjadi bumerang bagi Kepala Sekolah SD, karena kualitas dan spesifikasinya tidak seauai dengan harga, bahkan di daerah kecamatan di wilayah timur ada yang sudah rusak dan tidak ada garansi.

” Kalau sudah begini harus mengadu kepada siapa?, sedangkan UPT Disdik Kecamatan pun tidak mau tahu. Bahkan untuk wilayah Rancaekek, adalah satu satunya UPT Disdik yang awalnya telah menolak dalam penjualan paksa Fingerprint, namun oknum Disdik  menelepon dan harus dibeli. Dengan terpaksa SD yang ada di Kecamatan Rancaekek menerimanya,” jelas Kepala SD yang enggan disebutkan identitasnya. (Asep Setiawan)