Loading...

2 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Proyek MAN Sakra Lotim, Kembalikan Uang Negara

IMG-20190612-WA0005

JayantaraNews.com, Lombok Timur

IMG_20190612_174325

Rubiatun dan Wakiran adalah 2 orang dari 4 terdakwa kasus pembangunan lanjutan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Sakra, Lombok Timur, yang mengembalikan uang kepada Kejaksaan Tinggi NTB, sebagai bentuk pengembalian pada kerugian uang negara, sebesar Rp 300 juta.

Sebelumnya dijelaskan oleh penasehat hukum terdakwa I Ketut Sumatra kepada JayantaraNew.com, bahwa yang bersangkutan juga telah mengembalikan uang negara sebesar Rp 270 juta melalui BPK, dan sudah tersetor ke negara, dan ini di luar penyidikan Polda NTB. ” Upaya ini dilakukan oleh  terdakwa sebagai itikad baik dan kooperatifnya.”

IMG-20190612-WA0002

I Ketut Sumatra menyampaikan, bahwa dalam persidangan, Hakim minta secara rinci nominal uang dari masing-masing terdakwa, berapa  jumlah kerugian negara. Tapi  panesehat hukum tidak tahu. Dia tahu secara akumulasinya dari 4 (empat) orang terdakwa ini, yakni  M Yunus Syihabi mantan pejabat Kemenag Lotim (PPK), Rubiatun (Direksi PT Elita), Wakiran (Kominsaris PT Elita) dan L Sukron Ningrat (Konsultan). Tercatat kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp 757.763.764,-, ungkapnya.

Lanjut, dalam kasus perkara ini, ke’empat terdakwa tersebut dianggap ikut serta melakukan  perbuatan melawan hukum atas pembayaran dan persentase  pekerjaan yang tidak real, tidak sesuai dengan volume pekerjaannya. Dengan demikian, para terdakwa dianggap memperkaya diri sendiri dan orang lain, yang dapat merugikan negara. Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2015 saat Kemenag Kabupaten Lotim mengerjakan pembangunan lanjutan MAN IC Sakra Lombok Timur, dengan nilai proyek sebesar Rp 10.250.000.000,-.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, M Yunus Shiyabi ditunjuk sebagai PPK, dan dia menentukan HPS sebesar Rp 9.656.667.000,-. Selanjutnya, dalam tahapan pemilihan dan penyediaan barang dan jasa, M Yunus (PPK) meminta bantuan ULP, akhirnya Pokja menentukan PT Elita sebagai pemenang tender proyek, kemudian PPK dengan Rubiatun selaku pihak PT Elita melakukan penandatanganan kontrak kerjasamanya dengan nilai kontrak Rp 8.787.000.000, dengan jangka waktu pelaksanaan 142 hari, terhitung mulai tanggal 15/08/2019 sampai batas akhir 31/12/2019.

Pada saat pekerjaan tersebut  dimulai, Rubiatun minta DP sebesar Rp 1.757.575.000,-.

Adapun, item yang akan dikerjakan, yakni ruang asrama putri, ruang makan dan ruang kelas lama yang dilanjutkan, dan semua pekerjaan dikendalikan oleh Wakiran selaku Komisaris, yakni mulai dari penyediaan  material, barang, ongkos pekerja, serta mengkondisikan fisik proyek dengan dibantu oleh  L Sukran Ningrat sebagai konsultan.

PT Elita ternyata tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang ada dalam kontrak kerja, alias one prestasi, sesuai dengan kesepakatan PT Elita. Selain itu, pekerjaan MAN IC tersebut, tidak sesuai dengan volume dalam kontrak kerja. Hal ini diketahui, ketika dilakukan pemeriksaan fisik bangunan oleh tim ahli dari Fakultas Unram. Namun oleh PPK M Yunus Syihabi, Rubiatun, Wakiran dan L Sukran Ningrat sebagai konsultan, membuat laporan progres fisik dan berita acara, yang seolah-olah 100 persen bagus, dan mereka meminta dibayar secara penuh. Namun nyatanya, hanya diangsur  panjer/Dp – Rp 1.565.840.080,-. Kemudian angsuran pertama Rp 1.452.995.737,-, angsuran kedua Rp 1.467.975.075, dan angsuran ketiganya Rp 1.467.975.075,-. Terakhir Rp 391.460.020,-.

” Akibat dari perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 757.763.764.41,-,” jelas I Ketut Sumatra melalui JayantaraNew.com.

Pengembalian uang tersebut oleh terdakwa, sebagai upaya agar para terdakwa bisa mendapatkan keringanan.

Seusai pembacaan dakwaan  kasus tersebut, Ketua Majelis Hakim Anak Agung, mengetuk palu dan menutup sidang dengan agenda sidang lanjutan pada Senin minggu depan. (Nu JN)