Loading...

Imbas Proyek Trase Kereta Cepat, Warga Rancaekek Minta Kompensasi Dipenuhi

IMG-20190712-WA0153

JayantaraNews.com, Kab Bandung

Warga masyarakat akan meminta kompensasi dari dampak pelaksanaan Proyek Nasional Kereta Cepat Indonsia Cina (KCIC) di wilayah Kecamatan Rancaekek, Kabupeten Bandung. Hal ini terlontar, karena pelaksanaan proyek trase kereta cepat menimbulkan dampak kepada lingkungan sekitar.

Atas dasar itu, maka dilaksanakan sosialisasi dan musyawarah dengan pihak pelaksana proyek pembangunan trase kereta cepat PT Kubota Kasui Indonesia, yang dilaksanakan di Kantor Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, dan dihadiri dari beberapa unsur, di antaranya dari pihak pelaksana proyek PT Kubota Kasui Indonesia, Muspika Rancakek dan warga masyarakat sekitar, Jum’at (12/7/2019).

H Eman Sualeman, SH, selaku Kepala Desa Rancaekek Wetan menyampaikan, bahwa sebelum pelaksanaan proyek pembangunan trase kereta cepat dimulai, pihak pelaksana harus tempuh sesuai prosedur yang berlaku. Karena dengan adanya proyek tersebut, akan menimbulkan dampak positif dan negatif kepada lingkungan sekitar, katanya.

IMG-20190712-WA0151

Oleh karena itu, lanjutnya, hasil pengamatan warga masyarakat akan ada dampak dari pekerjaan proyek tersebut. Untuk itu, kami akan menyampaikan aspirasi warga dalam sosialisasi ini kepada pihak pelaksana proyek tersebut, yaitu:
– 1). Adanya dampak debu dan bisingnya pekerjaan serta hilir mudik kendaraan proyek, maka warga meminta kompensasi yang adil dan sesuai,
– 2). Jarak radius yang sesuai dengan dampak yang di alami warga sekitar,
– 3). Meminta dilibatkan untuk tenaga kerja di proyek, bagi  warga yang terkena dampak,
– 4). Meminta drainase wilayah proyek di optimalkan, agar tidak terjadi tersendatnya aliran air di wilayah tersebut, karena akan menimbulkan banjir apabila datang musim hujan,
– 5). Waktu jam kerja yang sewajarnya, sehingga tidak mengganggu waktu istirahat warga sekitar, apalagi pada waktu melaksanakan beribadah di hari Jum’at, karena mayoritas warga Rancaekek orang Islam,
– 6). Warga meminta dilibatkan dalam pengadaan bahan material.

Oleh karena itu, kami selaku kepala desa, dalam sosialisasi ini hanya dapat menyampaikan aspirasi dari warga dan memfasilitasi acara sosialisasi ini, dan perlu diketahui, bahwa dalam hal ini, kami dari pemerintah desa tidak ada kepentingan, namun semata-mata untuk kepentingan warga yang terkena dampak proyek tersebut, jelasnya.

Adapun, untuk beberapa poin yang kami sampaikan, realisasinya kami persilahkan kepada pihak pelaksana dan warga masyarakat yang terkena dampak proyek tersebut. Tapi kami berharap, pihak pelaksana dapat merealisasikan dengan adil dan sesuai dampak yang di alami oleh warga sekitar, tegasnya.

Sementara, menurut Susanto, SH, selaku Kasi PPU Kecamatan Rancaekek menyampaikan,” Proyek kereta cepat atau KCIC belum memiliki izin lokasi dan izin prinsip. Oleh karena itu, pihak pelaksana sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut harus menempuh prosedur yang berlaku, ungkap Susanto saat sosialisasi tersebut.

” Karena setahu saya, pada beberapa waktu yang lalu, dalam rapat yang dipimpin Setda dan Kadis PUPR Kabupaten Bandung, bahwa pihak KCIC dengan pihak kontraktor belum ada kesepakatan melaksankan perizinan,” katanya.

Pada saat Pak Setda menyampaikan, kata Susanto, itu masih ada konflik antara pihak KCIC dengan pihak kontraktor, karena siapa yang akan melaksanakan proyek KCIC silahkan mengurus perizinan dari bawah, sedangkan sampai saat ini belum ada melaksankan membuat izin lingkungan. ” Jadi, bagaimana bisa memberikan kebijakan kompensasi kepada warga masyarakat, karena pihak kontraktor tidak tahu bagaimana sistem proses perizinan yang berlaku di Kabupaten Bandung?,” sebutnya.

” Walaupun proyek pemerintah, namun kalau pekerjaan pembangunannya lebih dari 100 hari, itu harus memiliki izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin prinsip,” tambah Susanto.

Di samping itu, Wiliam selaku Manajer Pengawas Lapangan PT Kubota Kasui Indonesia, sekaligus pelaksana proyek pembangunan kereta cepat (KCIC) mengatakan,” Kami sebagai pelaksana proyek tersebut, belum bisa menjawab apa yang menjadi keinginan dari pada warga masyarakat yang kena dampak pekerjaan proyek KCIC,” ungkapnya.

” Untuk masalah perizinan, kami akan berkoordinasi dulu dengan pihak KCIC, dan KCIC besok akan mempertanyakan ke pihak pengembang High Speed Railway di Jakarta, untuk mempertanyakan perizinan konstruksi proyek di wilayah Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek,” ulasnya.
(Jafar)