Loading...

ARM & Aktivis Penggiat Anti Korupsi Desak & Pertanyakan Status Tersangka Walkot Tasikmalaya Ke KPK

JayantaraNews.com, Tasikmalaya

Lambannya penahanan terhadap Wali Kota Tasikmalaya H Budi Budiman yang telah sekian lama ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, menjadi tanda tanya besar di kalangan para Aktivis Penggiat Anti Korupsi Nasional maupun yang berada di Jawa Barat.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Umum ARM (Aliansi Rakyat Menggugat) Furqon Mujahid Bangun, ketika bertemu dengan para wartawan dan awak media di sela kunjungannya ke Tasikmalaya, pada Selasa (13/8).

Furqon Mujahid Bangun yang akrab dipanggil Bang Jahid yang juga merupakan Tokoh Penggiat Anti Korupsi Nasional tersebut, mempertanyakan lambannya kinerja KPK dalam melakukan penahanan terhadap Wali Kota Tasikmalaya.

Hal ini disampaikannya, mengingat hingga saat ini Wali Kota Tasikmalaya masih juga belum ditahan oleh pihak KPK, padahal penetapan status Tersangka telah lama sekali. Yang lebih ironis lagi, ungkapnya, H Budi Budiman sang Wali Kota Tasikmalaya yang telah berstatus sebagai Tersangka oleh KPK, hingga hari ini masih menjabat sebagai wali kota layaknya seperti tidak ada masalah terhadapnya.

” Apalagi, baru-baru ini saya dengar bahwa wali kota yang telah berstatus sebagai Tersangka oleh KPK tersebut masih melakukan mutasi dan rotasi terhadap para Pejabat teras di Pemerintahan Kota Tasikmalaya,” papar Bang Jahid pada kesempatan itu.

Ketua Umum ARM Furqon Mujahid Bangun bersama para aktivis penggiat anti korupsi berencana akan melakukan desakan terhadap KPK dalam waktu dekat ini, agar KPK bisa sesegera mungkin melakukan penahanan terhadap Wali Kota Tasikmalaya tersebut. Sebab jika tidak segera dilaksanakan penahanan terhadap wali kota tersebut, dikhawatirkan akan berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan di Kota Tasikmalaya, tegasnya.

Lebih jauh, Ketua Umum ARM berjanji akan mengupayakan agar Wali Kota Tasikmalaya H Budi Budiman bisa segera ditahan juga bisa segera dilaksanakan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pungkasnya sembari bergegas meninggalkan lokasi tersebut. (001)