Loading...

Asmaradi Wasli: Kemana Harus Mengadu, Hak Kami Dirampas Pengusaha Sawit Di Sambas

JayantaraNews.com, KalBar



Sebagai masyarakat kecil dan awam dalam hal hukum, tentunya perjuangan selama ini untuk mempertahankan hak-hak yang dirampas oleh pihak perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan sawit, terus kami upayakan meski sangatlah melelahkan.

Kami menduga, mentoknya penyelesaian persoalan yang kami hadapi selalu dipersulit, kemungkinan karena ada campur tangannya oknum terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Sambas yang terindikasi membela perusahaan.

Secara singkat, kronologis dari lahan yang selama ini diperjuangkan terletak di Desa Sabung Setangga, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Dimana asal usul lahan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, kelompok masyarakat Dusun Saung Setangga menggarap lahan yang diperuntukkan bercocok tanam/berkebun.

Lahan dengan luas hamparan sekitar 40 hektar dengan memegang Surat Pernyataan Tanah itu, nyatanya setelah digarap selang beberapa waktu, dijual kepada Sdr NgMukLim, dan dari NgMuklim kemudian dijual lagi kepada Sdr Nilam.

” Pada tanggal 4 Juni 2008 Sdr Nilam menjual lagi kepada saya (Asmaradi Wasli), dan lahan tersebut kemudian sama saya dibuatkan jalan dengan menggunakan alat berat.”

” Namun tahun 2011, PT Agro Wiratama menggarap lahan seluas -+ 40 hektar yang saya kuasai, dan menggusur jalan yang sudah saya bangun dan semua yang ada di atasnya, dan itupun tanpa pernah ada penggantian.”

Setelah diadakan penelusuran, kenapa perusahaan menggarap lahan dimaksud, konon katanya telah mengantongi izin dari Pemda Sambas.

Sementara, sepengetahuan kami sebagai warga, bahwa izin yang
diberikan bukan berarti menguasai lahan tertentu, namun ada tahapan-tahapannya.

Pada tahun 2012, kembali kami menghubungi pihak perusahaan melalui manager perusahaan yang bernama Peron Sembiring. Hal ini dimaksud dalam rangka mencari jalan keluar. ” Namun lagi-lagi pihak
perusahaan melalui manager tidak menanggapi apa yang telah kami sampaikan,” kata Asmaradi.

Menyikapi hal tersebut yang seakan tidak ada titik temunya, pada akhirnya kami melaporkan pihak perusahaan ke Polres Sambas atas
penyerobotan lahan yang kami miliki. Tidak jauh berbeda, hasilnya nihil tanpa ada tindak lanjut.

Pada tanggal 07 September 2018, kami bertemu dengan Asisten II Pemda
Sambas (Uray Heriansyah), yang hasilnya meminta kami untuk mengukur ulang melalui BPN.

Setelah semua kami lakukan, meski muncul biaya ukur yang menurut kami cukup memberatkan, namun demi mempertahankan hak-hak
kami yang dirampas, terpaksa kami kerjakan.

Setelah semua saran dipenuhi, kami kembali menghadap
Asisten II, namun kembali hasilnya sangat mengecewakan.

” Saya diminta memenuhi persyaratan untuk menggugat ke Pengadilan Tinggi dengan alasan perusahaan yang dulu Agro Wiratama (sekarang berubah Sarana Eka Cipta),
adalah perusahaan terbesar ke 2 di Indonesia.”

” Disampaikan Asisten II, bahwa perusahaan ini katanya mempunyai pelindung jenderal-jenderal
dan perusahaan berduit.”

Andaikan semuanya tertelusur dari semua perusahaan yang bergerak, khususnya di bidang ‘Perkebunan Sawit’, kami menduga adanya hal-hal yang melanggar prosedur/
aturan-aturan yang dijalankan, yakni banyak dengan melalui jalan pintas dan potong kompas, yang pada akhirnya masyarakat kecil yang dirugikan.

” Saya berharap, semoga hal-hal tersebut dapat terungkap dan diungkap. Dan saya sangat meyakini, bahwa masih banyak lagi korban-korban seperti yang saya alami dalam hal pengembangan pembangunan kelapa sawit, khususnya di Kabupaten Sambas.”

” Sejauh ini saya masih dan tetap berupaya memperjuangkan hak-hak yang telah dirampas,
sampai keadilan berpihak kepada kami serta betul-betul dapat dirasakan.” Demikian ungkapan H Asmaradi Wasli, melalui rilisnya yang sampai ke meja redaksi. (Rellawati)