Tahunan Buang Limbah B3, Ditkrimsus Polda Jabar ‘SEGEL’ PT Hybrid Chemical Lagadar Kab Bandung

IMG_20180412_133058

Lagadar – Jayantara News

FB_IMG_1515036941798

Akhir Februari lalu (22/2/2018) Presiden Jokowi hadir di hulu Sungai Citarum, Situ Cisanti, Kertasari, Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Ramainya, ini hari pencanangan lebih tegas implementasi Citarum Harum. Program ini, faktanya, sejak Februari 2018 gaungnya, lebih terasa di lapangan, dibandingkan program sebelumnya yang hanya seremonial belaka.

Baca juga : <a href=”39 Perusahaan Terindikasi Buang Limbah Ke Sungai! Terbukti Langgar, Tindaklanjut POLDA JABAR – http://jayantaranews.com/39-perusahaan-terindikasi-buang-limbah-ke-sungai-terbukti-langgar-tindaklanjut-polda-jabar/”>

Sedikitnya 7 ribu Prajurit TNI dari Kodam III Siliwangi sejak Desember 2017, “Dikomandoi” Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Doni Monardo. Kini, sejak 22 Maret 2018 estafeta “Komando” beralih ke Mayjen TNI Besar Harto Karyawan. Galibnya ini melanjut 7 tahun revitalisasi Sungai Citarum seperti kata Presiden Jokowi. Tak berapa lama, muncullah Perpres No 15 Tahun 2018 (14/3/2018). Ini melibatkan 18 Kementerian, Lembaga Negara, TNI, dan Polri.

Muaranya mengerucut pada revitaliasai Sungai Citarum. Pangkalnya, dalam 10 tahun terakhir seperti kata World Bank, Sungai Citarum yang panjangnya kira-kira 300 Km, pun hampir 27 Juta penduduk lebih hidup di sekitar bantarannya, dalam 10 tahun terakhir, sohor sebagai salah satu sungai terkotor di dunia!

Langkah kecil JPCH (Jurnalis Peduli Citarum Harum) pada Rabu, 11 April 2018, semoga memotivasi semua kalangan yang terlibat pada program revitalisasi ini.

Runtutan, adalah PT Hybrid Chemical yang memproduksi bahan kimia dan obat-obatan untuk tekstil dan kertas. Empat pabrik ini berada di satu alamat di Jl. Cikuya Tonggoh, No 77 Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Tiga pabrik lainnya: PT Sam En memproduksi tenun, dan dua pabrik lainnya yang memproduksi rajut, yakni PT Sinar Ezzer, dan PT Selatan Jaya.

Singkat kisah, setelah adu argumentasi dan pembuktian dengan pengelola pabrik mengaku bernama ‘Mursa’ dari PT Hybrid Chemical, pada Rabu tengah hari dilakukan tindakan tegas. Srett … pabrik ini disegel dengan pemasangan Garis Polisi. Dugaan kerasnya, sudah 6 tahun membuang limbah B3. Penyegelnya, Ditkrimsus Polda Jabar ditemani Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung.

“Tahu sendiri, ini orang pabrik paling ngeyel. Sudah tahu salah. Masih berkilah, tak sedikit pun buang limbah. Buktinya, tadi kita lihat sendiri limbah cair bahan tekstil B3, dibuang begitu saja ke kali Lagadar. Ini seperti OTT,” kata Kepala Unit 1 Kompol Gatot Satrio Utomo, dari Polda Jabar.

“Semalam saya dan Tim melihat dan mengambil sampel limbah bersama warga di sini. Padahal itu lokasinya di lembah penuh ular berbisa. Karena niat kita ini baik, Alhamdulillah, selamat,” kata Gatot yang diiyakan rekannya Robby Dewantara, Kasi Penataan Hukum DLH Kabupaten Bandung.

Sementara itu, menurut Pimpinan Tim JPCH, Setio, SH, MH., masih di lingkungan pabrik PT Hybrid Chemical

Menurut Tio (panggilan akrab Ketua JPCH), Pabrik Hybrid Chemical yang diduga menghasilkan puluhan ton limbah perharinya ini tidak memiliki instalasi pengolahan limbah atau IPAL, diduga keras membuang limbah langsung ke Sungai Lagadar – anak Sungai Citarum.

“Sudah 6 tahun beroperasi, mereka sama sekali tidak punya IPAL. Saat disidak, bilangnya baru akan mengajukan. Ini mengangkangi aturan, sangat layak untuk ditindak keras,” tandas Tio dengan raut wajah kesal.

Ditelisik lebih jauh, status kepemilikan pabrik ini dimiliki warga negara Korea Selatan. “Mereka di sini ngontrak. Kalau terkena masalah seperti ini, biasanya pulang ke negaranya. Bagusnya, cabut saja izinnya. Sudah lama jadi biang pencemar sungai,” kata salah seorang warga Cikuya yang sudah hapal pola modus kejahatan lingkungan ini.

Masih kata Warga Cikuya, berinisial MN (46), kini dalam status menganggur, sebelumnya 3 bulan lalu bekerja di Kota Bandung. ”Biasanya pemilik ini mengadu ke duta besar mereka di Jakarta. Lalu, ujung-ujungnya Kementerian Perindustrian atau instansi terkait, ditegur Menteri. Pilihannya, investor hengkang, atau bagaimana? Pola ini sering terjadi di kawasan industri di Jabar. Sudahlah, kalau investor dari negara ini polanya seperti itu.”

Secara terpisah, Sri Royani atau sering disapa Riri Angelita, aktivis lingkungan dari Gerakan Hejo yang membidangi persoalan hukum lingkungan, mengetahui kasus,” yang lebih penting harus dipantau. Banyak pabrik yang disidak dan diberi Garis Polisi oleh Polda Jabar, hingga kini rata-rata tak berlanjut ke persidangan. Ini yang harus kita awasi dan kawal,” urainya.

Sementara itu, Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif Walhi Jabar, yang dihubungi secara terpisah, menyambut baik kiprah Ditkrimsus Polda Jabar dan DLH Kab. Bandung. “Saya tumpukan kepercayaan suksesnya Program Citarum Harum yang dibantu rekan-rekan JPCH, kawal terus penindakannya. Yang dulu-dulu, biasanya tak berakhir dengan tindakan tegas. Sekarang saja ada ribuan pabrik buang B3 ke Sungai Citarum, penindakan hukumnya, bagaimana? Belum lagi limbah domestik, itu tantangan kita besama. Lanjutkan saja pemantauannya!”.

Puncaknya, drama pemasangan Garis Polisi yang diprotes mulai gaya sedikit keras hingga menghiba dari Mursal hingga siang itu memunculkan aroma berbeda. Pasalnya, warga Cikuya di sekitar pabrik PT Hybrid Chemical memberikan pengakuan. ”Empat bulan lalu, kejadian pemasangan Garis Polisi ini terjadi di pabrik ini oleh Polres Cimahi. Nyatanya, beberapa hari setelahnya berjalan lagi sampai hari ini ditutup”.

Mumpung masih di sekitar lokasi pabrik, langsung pernyataan warga Cikuya ini dikonfirmasi kepada Mursal dan Kristin yang sejak awal melakukan “drama” penyangkalan membuang limbah ke Sungai Citarum. Mursal dan Kistin, akhirnya mengakui kesalahannya, setelah disudutkan dengan bukti kuat dari Gatot dan Robby. “Benar Pak, empat bulan lalu pabrik ini disegel Polres Cimahi”.

Ketika Mursal ditanya, mengapa bisa beroperasi lagi, sedangkan persyaratan utama IPAL hingga hari ini tidak ada di pabrik ini?. ”Waduh Pak, saya kan tidak tahu soal itu,” katanya dengan wajah pasrah dengan menambahkan –“Koq sampai kesitu sih, bagaimana ini anak isteri saya dan 25 karyawan lainnya. Kami tak bisa bekerja lagi, bagaimana nasib mereka?”.

Menyangkut pengakuan Mursal dan Kristin tentang empat bulan lalu telah ada penindakan sejenis, Gatot dengan tenang berujar. “Mursal utamanya akan kami panggil ke Polda Jabar”.

Klarifikasi terakhir, demi membulatkan reportase ini, esoknya (12/4/2018) redaksi mengontak Komandan Sektor 21 Citarum Harum, Kolonel Yusep Sudrajat. Ketika dikonfirmasi penindakan yang di antaranya diinisiasi oleh Tim-nya, lalu dibeberkan di balik fakta tentang “mandeknya” penindakan sebelumnya oleh pihak berwenang lainnya, singkat saja ia mengomentari. ”Sedih,” katanya dengan memunculkan emoticon yang menggambarkannya.

Terpulang, pada hasil penempatan Garis Polisi di PT Hybrid Chemical yang cukup fenomenal, bila dibandingkan dengan dugaan ribuan pabrik sejenis yang membuang limbah dengan efek jangka panjang “Minimata Baru” di negeri kita, mari kita uji sejauh mana kekuatan Perpres No 15 Tahun 2018.

“Juklak dan Juknis Perpres yang dkeluarkan Presiden Jokowi, baru-baru ini, harus segera dipegang dan dilaksanakan para Penegak Hukum di Sungai Citarum. Prajurit SIliwangi dan pegiat lingkungan yang sudah merelakan hidup-mati untuk Citarum, perlu diperkuat dengan segera. Tiada lain …biar Citaum tidak kotor lagi,” pungkas Sri Royani yang akan turut mengawal penindakan hukum atas kasus ini. (Harri Safiari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here