Andri K : Setuju, Bila Pasal Penghinaan Presiden & Pejabat Pemerintahan Dihidupkan Kembali

IMG_20180216_152241

Karawang – Jayantara News

IMG_20180202_185549

Zaman digital merupakan zaman serba mudah. Seiring berkembangnya zaman, berkembang juga kemampuan manusia di bidang teknologi, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mempermudah dalam berkomunikasi, dan mempermudah dalam berinteraksi.

Tetapi di sisi lain, tidak sedikit pula yang menyalahgunakannya, sehingga merugikan pihak lain secara perseorangan, atau pun golongan.

Padahal sudah banyak sekali orang yang terjerat pidana dikarenakan menyalahgunakan teknologi digital, seperti halnya Sosial Media (Sosmed).

Banyaknya penyalahgunaan Sosmed yang berpotensi menjadi perbuatan pidana, bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat saja. Artinya, masyarakat dengan masyarakat, atau bisa terjadi pada Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan.

“Oleh sebab itu, saya merupakan pihak yang sangat setuju, apa bila pasal penghinaan Presiden dihidupkan kembali. Sehingga pasal tersebut menjadi delik biasa, bukan lagi delik aduan, dan semestinya tidak hanya berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden saja, tetapi berlaku untuk Pejabat Pemerintahan lainnya, termasuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” diungkapkan Andri Kurniawan, Pemerhati Pemerintahan dan Politik Kabupaten Karawang, ditemui Jayantara News, Jum’at, 16 Februari 2018.

“Delik biasa, ujar Andri lagi, artinya tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari korban atau yang merasa dirugikan, serta Penegak Hukum sudah dapat begerak dalam melakukan penindakan”.

“Penghinaan bukan berarti dilakukan melalui akses digital saja, tetapi bisa juga dilakukan melalui lisan dan tulisan tanpa menggunakan akses digital”.

“Namun pada umumnya, masih menurut Andri, hal-hal demikian dilakukan menggunakan akses digital, khususnya Sosmed, seperti yang belum lama ini terjadi dan menimpa Bupati Karawang”.

Tindakan Polres Karawang sudah benar, ketika mengetahui informasi tersebut dari masyarakat, atau pun mengetahui langsung melalui Sosial Media, maka Polres Karawang langsung bergerak, dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku, ujarnya.

Sebab POLRI sendiri, dari mulai tingkat Mabes, Polda, sampai Polres, sudah memiliki Tim Cyber, sehingga tidak akan kesulitan dalam melacak pelaku-pelaku kejahatan ITE.

“Langkah Polres Karawang patut diapresiasi, karena melihat konten tulisan yang pelaku share di Facebook, jelas sekali sudah tidak dapat ditolerir,” tandas Andri, yang juga merupakan Dewan Redaksi di Media Jayantara News Online ini.

Tentunya ‘kritikan’ dengan ‘penghinaan’ itu berbeda. Sepanjang itu kritik yang konstruktif, tidak jadi soal. Sebab, di alam demokrasi seperti sekarang ini, kritik sangat diperlukan, sebagai pengingat bagi Pemerintahan, dan kritik merupakan hak masyarakat sebagai bukti kedaulatan rakyat, pungkasnya diakhir obrolan.
(Red JN)