‘Awandi Siradj’ Saya Sih Yes..! Jika PDAM Tirta Tarum Berubah Jadi Perumda

Karawang – Reportase Jabar News

Kekisruhan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mendapat sorotan banyak kalangan, sehingga memunculkan berbagai tanggapan, yang akhirnya DPRD Kabupaten Karawang membentuk Pansus Perubahan Status Hukum PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang menurut Ketua Pansus H. Asep Dasuki, SE mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat seyogyanya dengan perubahan status hukum PDAM Tirta Tarum akan memunculkan kinerja yang lebih baik terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Munculnya Pansus Raperda Perubahan status hukum Perusahaan Daerah milik Kabupaten Karawang ini tidak hanya menjadi perhatian kalangan pengamat dan pemerhati muda saja. Tokoh aktivis senior Karawang, Awandi Siradj yang juga merupakan Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Karawang ikut serta menyoroti persoalan ini.

“PDAM itu satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) andalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang selama ini eksistensinya lumayan dapat dibanggakan oleh Pemkab,” ungkap Awandi Siradj kepada Reportase Jabar News, Selasa 08 Agustus 2017.

Pasalnya, menurut Ketua Laskar Merah Putih ini, kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok, sehingga menjadi kebutuhan yang tidak pernah surut, bahkan setiap waktu konsumennya terus bertambah, dan peningkatan konsumen bukan merupakan prestasi direksi, tetapi memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Saat disinggung tentang rencana adanya perubahan yang saat ini masih dirundingkan di Pansus DPRD Kabupaten Karawang, Awandi Siradj menjelaskan, perubahan status hukum, dirasa belum perlu, walau pun itu menjadi amanat Undang-undang. Tetapi dalam hal ini harus dilihat urgensi serta dampak-dampak lainnya.

“Wabil khusus yang sudah diutarakan oleh kalangan aktivis muda Karawang sebelumnya, harus mempertimbangkan aspek sosiologis ekonomi rakyat, bukan hanya terfokus pada bisnis semata,” jelas Awandi Siradj.

Ada pun soal antisipasi semakin banyaknya perusahaan di kawasan industri yang menggunakan air permukaan, persoalan tersebut tidak semata mata PDAM Tirta Tarum harus berubah status hukum menjadi Perseroan. Ketentuan perubahan status hukum, bisa menjadi Perumda.

“Apa lagi adanya legal opinion dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, walau pun tidak komprehensif, ternyata ada kesimpulan yang mencantumkan resiko-resiko dari berbagai macam sisi, apa bila perubahan status hukum ke Perseroan,” tuturnya.

Jadi, pada prinsipnya, lebih baik Pemkab Karawang melalui Asisten Daerah (Asda I) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Karawang tidak memaksakan untuk beralih status hukum ke Perseroan.  Pasalnya yang terjadi saat ini prosedur dan mekanisme Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut melangkahi tahapan-tahapan yang semestinya dilalui, yakni tidak adanya kajian dari Dewan Pengawas (Dewas) PDAM, hanya menggunakan kajian akademik dari Perguruan Tinggi yang ada di Karawang.

“Saya tidak setuju jika PDAM Tirta Tarum berubah menjadi Perseroan, Pasalnya harus mempertimbangkan aspek sosiologis ekonomi rakyat,” tuturnya. (Ryaska)