Bacaleg Aceh Timur Dilarang “Curi Start” Kampanye, Atau Terancam Pidana 1 Tahun Penjara

IMG_20180410_155105

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur Iskandar Agani

Aceh – JAYANTARANEWS.COM

FB_IMG_1515036941798

Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dalam wilayah Aceh Timur, dilarang “Curi Start” dengan melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Jika melanggar, maka Bakal Caleg dimaksud terancam “Pidana 1 Tahun Penjara”.

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur, Iskandar Agani, mengatakan, para Bakal Calon Legislatif (Caleg) belum saatnya melakukan kampanye untuk Pemilu 2019. Spanduk-spanduk Bakal Caleg yang saat ini sudah bertebaran di sebagian wilayah Aceh Timur sudah bisa untuk ditertibkan.

“Karena belum saatnya untuk melakukan kampanye,” ujar Iskandar Agani.

Iskandar Agani melanjutkan, sosialisasi yang dilarang yakni : – Memasang foto Bakal Caleg dalam bentuk baliho, spanduk, atau gambar lain. Gambar-gambar yang dimaksud untuk dilarang adalah gambar Bakal Caleg, dengan nomor urut beserta lambang Parpol pendukungnya dan disertai informasi Daerah Pemilihan (Dapil).

Pelarangan ini, lanjut Iskandar Agani, merujuk kepada regulasi, terkait masa kampanye Pemilu 2019 yang baru dimulai pada 23 September 2018. Dalam regulasi tersebut, masa kampanye baru bisa dimulai tiga hari setelah pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) diumumkan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD.
Artinya, semua spanduk yang saat ini ada Bakal Caleg, wajib dicopot,” tegas Iskandar Agani.

Iskandar Agani menegaskan, jika Parpol peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kegiatan kampanye di Media Massa sebelum 23 September 2018. Jadi, selama jeda waktu 7 (tujuh) bulan sebelum masa kampanye, Parpol hanya boleh melakukan kegiatan sosialisasi Parpol secara internal.

Jeda waktu yang dimaksud, terhitung setelah pengambilan ‘Nomor Urut’ hingga sebelum 23 September mendatang.

Meski telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dan juga telah ditetapkan Nomor Urutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU/KIP Aceh Timur, masih melarang seluruh Partai Politik (Parpol) yang menjadi peserta Pemilu 2019 untuk berkampanye, termasuk dalam hal memasang baliho serta atribut kampanye. Lainnya, meskipun begitu masih diberikan kelonggaran kepada Partai Politik melakukan sosialisasi selama masa jeda dengan waktu sekitar 7 bulan.

“Sosialisasi diberikan sebagai bentuk keleluasaan bagi Parpol memberikan penyampaian informasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Iskandar Agani melanjutkan, usai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dilangsungkan pada 22 September 2018 mendatang, masa kampanye terbuka pun dimulai dalam dua tahap. Tahap pertama, yakni tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019 bisa dilangsungkan kampanye dengan cara penyebaran bahan kampanye seperti brosur, serta pemasangan alat kampanye seperti bendera partai, reklame, atau spanduk.

Selanjutnya, dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019 Partai Politik yang mengikuti Pemilu, baru diperbolehkan melakukan kampanye melalui media Massa Cetak, Elektronik, dan Online. Adapun berbagai tahapan kampanye ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Sedangkan masa tenang Pemilu 2019, akan berlangsung pada tanggal 14-16 April 2019 dan pemungutan suara tanggal 17 April 2019.

“Bahwa perlu diingat, iklan (peserta Pemilu) di Media Massa Cetak, Elektronik, Online, sudah diberi alokasi waktu 21 hari sebelum masa tenang,” kata Iskandar Agani.

“Dalam hal ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), sesuai “Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur ancaman pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000,000,” katanya.

Larangan lainnya juga ada diatur dalam pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta Pemilu dan tim kampanye.

Ancamannya paling lama 2 tahun kurungan penjara dan denda paling banyak Rp 24.000.000.

“Dan, melarang juga mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, menghina SARA, menghasut dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, money politic dan lainnya,” kata Iskandar Agani.

“Apabila tidak diindahkan, maka Panwas bisa memberi sanksi awal yaitu sanksi berupa administrasi, dan Panwas untuk segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP, terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye sebelum masa kampanye dimulai,” papar Iskandar Agani.

“Saat ini, proses persiapan Pemilu 2019 oleh KPU/KIP Aceh Timur sedang memasuki tahap pembentukan atau Rekrutmen Pantarlih oleh PPS dan sudah memasuki tahapan pencalonan DPD, serta dalam waktu dekat akan dilangsungkan Pemutakhiran Data Pemilih serta untuk jadwal pemungutan suara akan digelar pada tanggal 17 April 2019,” demikian Iskandar Agani. (ZAL)