Bongkar !!! Dugaan Kasus Ijazah Palsu Bupati Mentawai
IMG_20170922_144609
Jakarta – Reportase Jayantara News

Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menilai laporan korupsi di sejumlah daerah mangkrak.

Ketua Umum BPI KPN PA RI, Drs. TB Rahmad Sukendar, SH, MH mengatakan, ada sejumlah laporan dugaan korupsi yang sudah masuk KPK, Bareskrim Polri, dan Polda yang hingga kini masih menggantung.

“Ada banyak sekali kasus korupsi yang kami laporkan dan hingga kini belum menemui titik terang,” kata Rahmad, di markas BPI KPN PA RI, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (21/9/2019).

Sedikitnya, ada enam kasus dugaan korupsi yang dianggap menonjol dan telah dilaporkan BPI. Pertama, dugaan korupsi di BUMN Sampang yang melibatkan BUMN Indonesia Power senilai Rp. 350 Miliar.

“Itu masuk dalam kategori mega korupsi. Hitung-hitungan kasar kami, korupsi itu merugikan negara dan Pemerintah Daerah Rp. 350 Miliar sejak tahun 2013-2016. Saat ini kasusnya mandek,” jelasnya.

Kedua, kasus dugaan korupsi di BNPB Provinsi Sumatera Barat. Ketiga, dugaan korupsi Mentawai Fast (kapal swasta yang dibiayai Pemerintah Daerah), dan empat, dugaan korupsi Bupati Kolaka Timur.

“Kelima, kasus pemalsuan surat BBM Pertamina yang mencatut nama Kapolda Sumatera Barat dengan terduga pelaku oknum anggota Polri di Sumatera Barat. Laporan sudah masuk,” ungkapnya.

Selanjutnya, dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Kepulauan Mentawai. Perkembangan kasus itu sedang dilakukan proses penyelidikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Barat.

“Sudah masuk tahap pemeriksaan saksi pelapor. Jadi kami meminta kesungguhan atas laporan yang sudah dilaporkan BPI kepada KPK, Tipikor Bareskrim Polri, dan Polda terkait,” sambung Rahmad.

Deputi Hukum BPI KPN PA RI, Nandar Rusyandi menambahkan, pihaknya terus mendorong aparat penegak hukum untuk menuntaskan penanganan kasus korupsi yang telah dilaporkan oleh BPI.

“Kami mendorong kepada aparat penegak hukum yang melayani tindak pidana korupsi yang merugikan negara supaya cepat ditindaklanjuti, karena sangat merugikan rakyat,” sambung Nandar.

Sementara Sekjend BPI KPN PA RI,  Bambang Hardiansyah menyatakan, dalam membuat laporan dugaan korupsi di daerah, pihaknya tidak main-main, karena selalu dilampirkan bukti.

“Banyak sekali kasus OTT dan korupsi yang terungkap berasal dari laporan BPI. Maka itu, selain menerima laporan, kita juga akan melakukan pencarian data ke lapangan,” sambung Bambang.

Sejak berdiri pada 2008 lalu, BPI KPN PA RI kini telah memiliki 600 ribu anggota yang tersebar di 23 provinsi. Yang paling menonjol, korupsi yang berhasil dibongkar BPI adalah yang terjadi di Banten. (Goes)