Diduga, Bansos Anak Yatim Karawang Disunat Massal!

IMG_20171127_081917

Karawang – jayantaranews.com

Dugaan penyelewengan dana bansos anak yatim terus didalami oleh aparat Penegak Hukum.

Satu hal yang menjadi sorotan ialah fee dana operasional bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)  dengan nilainya presentasenya hingga 20 persen di luar potongan 10 persen untuk pendamping. Bahkan, lembaga pengaudit keuangan negara akan dilibatkan untuk menghitung indikasi kerugian negara pada penyaluran dana bansos anak yatim ini.

Terkait hal itu, praktisi hukum, Asep Agustian, menegaskan, semua harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikelolanya, terlebih uang negara yang digelontorkan untuk anak yatim.

“Semua akan menuai pertanggungjawabannya. Kalau terbukti salah, penjarakan,” kata Askun, sapaan akrabnya, dikonfirmasi jayantaranews.com, Senin (27/11).

Dia meminta, agar aparat Penegak Hukum serius mendalami kasus tersebut, karena ada indikasi orang dinas juga ikut terlibat dalam memperlancar dugaan kasus penyelewangan dana bansos yatim yang nilainya cukup fantastis.

“Aparat hukum harus bertindak cepat, jika sudah mempunyai bukti awal yang cukup,” ucapnya.

Menurutnya, diketahui pada Tahun Anggaran 2017 ini, ada sekitar 45 LKSA yang menjadi rekanan penyaluran bansos yatim di Dinas Sosial Karawang dengan total anggaran mencapai Rp.12.595.200.000,-.

LKSA Karawang Sejahtera menjadi yayasan penyalur bansos anak yatim dengan jumlah anggaran paling besar, yakni sekitar Rp. 7,1 miliar atau menyalurkan kepada sekitar 2.975 anak yatim.

Ketua Tim Pemeriksa Kejari Karawang, Endang Darsono, kepada awak media mengatakan, tahapan penyelidikannya masih berlanjut. Di mana, saat ini tengah mengumpulkan data awal dengan cara memanggil beberapa pihak terkait.

Menurut Endang, yang menjadi rancu dalam bansos anak yatim piatu ini adalah dasar hukum dalam menerapkan presentase bantuan atas kesepakatan Kepala Dinas Sosial dengan LKSA yang menerima bantuannya. Yaitu 70 persen untuk anak yatim, 20 persen untuk operasional lembaga (LKSA), serta 10 persen untuk operasional pendamping.

“Kemudian dipencairan tahap kedua, ada perubahan prosentase penyalurannya. 90 persen untuk anak yatim, 10 persen untuk operasional pendamping. Inilah yang sedang kita dalami. Karena dasar hukumnya itu dari mana. Awalnya prosntase 70, 20, dan 10 persen, terus menjadi 90 dan 10 persen,” katanya.

Ditambahkan Endang, kalau saja presentase tersebut ada dasarnya secara hukum, maka tidak akan menjadi persoalan. Tetapi kalau presentase tersebut justru malah terindikasi ada keugian negara, maka hal tersebutlah yang akan terus ditelusuri kejaksaan.

“Kita terus mencari ada atau tidaknya selisih kerugian negara dalam bansos ini, terutama yang tidak jelas peruntukannya. Kalaupun sesuai peruntukannya, tapi sesuai RAB atau tidak. Kalau terindikasi kerugian negara, nanti kita juga akan menggandeng lembaga ahli untuk menghitungnya. Yang pasti, kami terus menelusuri bansos anak yatim piatu ini,” ujarnya.

Sementara LKSA lain di bawah Yayasan Karawang Sejahtera menjadi rekanan penyaluranan dana yatim, yakni Yayasan Nurul Insan dan Yayasan Manbaul Hidayah dengan nominal besaran penyaluran sekitar Rp. 235 juta.

Diketahui sesuai dengan SK Bupati Karawang nomor : 978/kep.836-Huk/2017, dana bansos anak yatim disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial anak. (Tim JN)