Diduga Pemkab PANGANDARAN Rugikan Keuangan Negara Hingga Ratusan Juta Rupiah

IMG_20180526_190634

JAYANTARANEWS.COM, Pangandaran

FB_IMG_1515036941798

Pembayaran ganti rugi gugatan perdata senilai Rp 800.000.000,00 yang telah dibayarkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran kepada PT LCC, dinilai rugikan Keuangan Negara, Sabtu (26/05/18).

Sebagaimana sudah diberitakan sebelumnya,  Baca: <a href=”Pemkab Pangandaran Digugat PT Lembah Ciwidey Ceria Senilai 1,2 Milyar  http://jayantaranews.com/pemkab-pangandaran-digugat-pt-lembah-ciwidey-ceria-senilai-12-milyar/”>

IMG_20180526_190623

Menurut seorang Praktisi Hukum, Anang Fitriansyah, SH mengatakan, pembayaran ganti rugi atas gugatan perdata oleh PT LCC dikarenakan kesalahan dari pihak Pemda, dan itu dinilai rugikan “Keuangan Negara”, hal tersebut atas kelalaian Pejabat Pengelola Aset, ucapnya.

Sementara, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/2007 BAB III Pasal 5 poin 2 dijelaskan, bahwa Pengelola Aset Daerah adalah Sekretaris Daerah, paparnya.

Jadi, lanjut Anang, mengacu pada Permendagri di atas, yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah selaku Sekertaris Daerah (SEKDA), atas kelalaiannya dalam melakukan tindakan dan kebijakan hingga berdampak pada kerugian negara.

Adapun kerugian negara tersebut, secara hitung – hitungan sebagai berikut:
Jika uang sewa yang masuk ke Kas Daerah pada tahun pertama 2014 Rp 109.904.652, sedangkan Pemda harus mengeluarkan uang ganti rugi di tahun 2017 Rp 800.000.000, maka telah terjadi kerugian kurang lebih sebesar Rp 690.095.348,00, bebernya.

Anang menegaskan, karena gugatan perdata terjadi lantaran kebijakan yang keliru, maka harus dipertanggunghawabkan kepada masyarakat, sebab uang negara bersumber dari masyarakat, tandasnya. (Nana JN)