Diduga Proses Pembuatan Sertifikat Di BPN Kab. Bandung Tidak Profesional & Terindikasi Kongkalikong

Kab. Bandung – Reportase Jayantara

Lagi-lagi kerancuan di Dinas BPN Kabupaten Bandung terjadi. Adanya para pengusaha yang merasa dirugikan waktu nya terkait permohonan pengajuan Sertifikat Atas Tanah, tentunya perlu dijadikan evaluasi bagi dinas terkait.

Hal inipun dialami oleh seorang pengusaha property, Noi Anugrah.
IMG_20170828_165025
Pengajuan Splitsing Sertifikat, atasnama Noi Anugrah (PT.Nuansa Pratama) di BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Bandung, Soreang, dengan Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan : 66192 / 2016, jelas sudah menyalahi aturan. Demikian disampaikan Noi, selaku pengusaha.

Pasalnya, pengajuan dokumen berupa Sertifikat Hak Atas Tanah, Nomor Hak Guna Bangun : 10.14.05.05.3.00466, dengan fotocopy Pajak Bumi & Bangunan, NOP : 32.06.280.004.014-0100.0, permohonan pengukuran 100 bidang, luas 6.636 M2 tersebut, dianggap rancu.

“Mestinya untuk permohonan pengajuan sertifikat, layaknya 3 (tiga) bulan juga selesai. Karena saya sudah sering bikin. Tapi nyatanya, sudah 9 (sembilan) bulan berjalan, nyatanya belum selesai juga,” ucap Noi, di Kantor Sekretariat IPJI (Ikatan Penulis & Jurnalis Indonesia), Jalan Margacinta 89 A, Kelurahan Margacinta, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Senin (28/8).

Sampai saat ini belum ada kejelasan, khususnya di bagian gambar, imbuh Noi, yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Usaha di IPJI JABAR itu.

“Tolong lah dikoreksi dan evaluasi. Jangan sampai ada indikasi kongkalikong. Saya hanya minta segera selesaikan oleh pejabat yang baru, dan jangan sampai para oknum berdalih dengan alasan karena adanya pergantian pejabat baru. Intinya, jangan sampai menghambat para pengusaha-pengusaha yang lain lah,” tandas Noi.
(Goes)