DPP GEMAR Geruduk Kantor Dinas PPKB Mandailing Natal Yang Diduga Sarang Korupsi

Madina – jayantaranews.com

Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Revolusioner (DPP GEMAR MANDAILING NATAL), turun menggeruduk ke Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PPKB) Kabupaten Mandailing Natal, pada Kamis (30/11), sebagai bentuk protes terkait dugaan adanya sarang korupsi di instansi tersebut.

Instansi yang dipimpin oleh Rina Wati, sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut, sejak tahun 2015 sampai 2017, diduga terus menggerogoti uang rakyat.

Adapun, tudingan yang disampaikan Gemar Madina, seperti : Penyediaan Jasa Kegiatan Kantor senilai Rp. 1.023.600.000,- dari Dana APBD tahun 2016. Selain itu, Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Operasional Keluarga Berencana (Sumber Dana DAK), selama 9 bulan dengan anggaran Rp. 421.950.000,- APBD tahun 2017 dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Penyedia Jasa Kegiatan Kantor Senilai Rp. 3.723.800.000,- dari APBD tahun 2017.

Pantauan awak media di lapangan pada hari Kamis (30/11), kegiatan unjuk rasa berlangsung kondusif dengan pengawalan Satpol PP Kab. Madina dan Kepolisian Resort Madina.

Selain hal tersebut, Gemar Madina juga menuding bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Madina juga melakukan kutipan terhadap Penerimaan Tenaga Honorer sebesar Rp. 10.000.000,- – Rp. 25.000.000,- yang dilakukan oleh suruhan Rina Wati sebagai Kadis.

Kemudian, adanya pemotongan gaji yang disamaratakan sebesar Rp. 1.000.000,- setiap honorer walaupun berbeda jenjang pendidikan. Sementara, tranportasi PLKB menuju desa binaan masing-masing juga tidak ikut disalurkan.

Marhan Pane, selaku Ketua Umum DPP
Gemar Madina, saat dimintai tanggapannya oleh media, mengecam tindakan yang dilakukan oleh Rina Wati sebagai pimpinan di instansi tersebut.

“Kita minta agar aparat Penegak Hukum segera memeriksa Rina Wati sebagai Kadis yang telah banyak melakukan praktek korupsi dan kepada Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, agar tidak mengangkat kembali Rina Wati yang seharusnya sudah pensiun, ujar Marhan.

Kemudian ditambahkannya, kepada Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, agar tidak tutup mata dan segera melakukan audit terhadap yang kami sampaikan di atas.

Sayangnya, hingga saat ini, Tim Media belum mendapat konfirmasi dari Rina Wati sebagai Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Madina terkait dugaan korupsi di instansi yang dipimpinnya, seperti yang telah dijabarkan oleh Gemar Madina, sampai berita ini dinaikkan. (Kh)