Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Bupati Pangandaran, Dihentikan GAKKUMDU, Ini Alasannya:

IMG_20180404_235130

Pangandaran – Jayantara News

FB_IMG_1515036941798

Terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Pangandaran, sebagaimana yang sudah diberitakan sebelumnya, baca: <a href=”Diduga Langgar Aturan Pemilu, Bupati Pangandaran Dipanggil Panwaslu – http://jayantaranews.com/diduga-langgar-aturan-pemilu-bupati-pangandaran-dipanggil-panwaslu/”>

Mendapat penghentian dari Sentra (GAKKUMDU) Kabupaten Pangandaran  untuk tidak ditindaklanjuti ke ranah penyidikan, karena bukti Рbukti yang mengarah terhadap pelanggaran dinilai kurang, Rabu, 4 April 2018.

Seperti yang disampaikan Koordinator Divisi Pengawasan dan Penindakan Panwaslu Kabupaten Pangandaran, Uri Juaeni.

“Bahwa hasil rapat pleno di Kantor Panwaslu melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pangandaran, atas dugaan “Tindakan Pelanggaran Pemilu, Pasal 71 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016” yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Pangandaran resmi dihentikan, dan tidak dilanjutkan ke ranah penyidikan, ujar Uri kepada JAYANTARANEWS.COM sore tadi.

”Dasar alasan dihentikan karena tidak memenuhinya bukti dan unsur – unsur yang kuat, seperti:
1. Saksi., Saksi yang membenarkannya hanya satu orang, yang berarti kurang.
2. Sarat materilnya tidak terpenuhi, untuk ahli Linguistik Forensik

Maka dari itu, “intinya tidak memenuhi bukti dan unsur – unsur yang kuat untuk ditindaklanjuti ke penyidikan”.
Dan semua berkas, juga status laporannya sudah diberikan tadi malam kepada Puguh sebagai pengacaranya Bupati, pungkas Uri. (Nana JN)