Gonjang-Ganjing Perubahan Status Hukum PDAM Tirta Tarum Jadi PT, Ferry: Dewas BUBARKAN Saja!

JAYANTARANEWS.COM, Karawang

IMG_20180628_215930

Perubahan status hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang, menjadi Perseroan Terbatas (PT), pernah menjadi gonjang – ganjing dan sempat membuat Karawang menjadi riuh.

Sejak diwacanakan, sampai pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, banyak sekali kritikan pihak yang kontra akan perubahan satatus hukum PDAM Tirta Tarum Karawang, dengan berbagai macam alasan dan argumentasi.

Kali ini, setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) atas perubahan status hukum, dari BUMD ke PT, kembali memunculkan pertanyaan besar.

Ferry Alexi Dharmawan, Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Cabang (LMP Marcab) Karawang, mempertanyakan soal masih adanya penyertaan modal untuk PDAM Tirta Tarum Karawang.

” Masa sudah berubah status hukum dari BUMD ke PT, masih diberikan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, yang notabenenya menggunakan uang rakyat. Artinya, kalau sudah sah berubah satatus hukum menjadi Perseron Terbatas, PDAM Tirta Tarum Karawang sudah tidak lagi merujuk pada Perda No 6 Tahun 2010 tentang PDAM Tirta Tarum Karawang, urai Ferry.

” Ini gimana ? Logikanya, dulu kan yang membahas soal perubahan status hukum itu DPRD Karawang, melalui Pansus. Tapi kok sekarang masih ada Pansus Penyertaan Modal untuk BUMD Karawang, dan di situ PDAM masih diberikan penyertaan modal. Kan aneh, sementara Perda baru tentang PDAM yang sudah berubah status hukum menjadi PT sudah jadi, masa masih merujuk pada Perda No 6 Tahun 2010 yang dianggap sudah tidak berlaku lagi. Ya kan logikanya, kalau sudah ada Perda pengganti, artinya, Perda sebelumnya sudah tidak berlaku lagi,” ungkapnya.

” Sejak ramainya gonjang – ganjing perubahan status hukum PDAM Tirta Tarum Karawang, saya sudah mulai memperhatikan. Tapi tidak sempat untuk ikut bicara”.

” Satu lagi yang menjadi keheranan saya. Jelas – jelas status hukumnya sudah berubah. Tapi kok masih ada rekrut Direksi. Padahal, kalau sudah berubah, tidak perlu lagi ada Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas). Karena posisi Direksi digantikan oleh Komisaris, dan posisi Dewas digantikan oleh Dewan Komisaris. Itu Dewas yang sekarang ada pun, bubarkan saja!,” tandas Ferry, dikonfirmasi JAYANTARANEWS.COM, Jum’at (14/7). (Tim JN)