HARUS BAYAR 1,7 MILIAR, DAHLAN SIAP ADUKAN PT DAGO RESORT KE KOMNAS HAM

IMG_20170517_082012

CIMENYAN – reportasejabarnews.com

Merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pihak pengembang PT Dago Resort, Dahlan Singarimbun akan adukan PT Dago Resort ke Komnas HAM.

Kami akan adukan PT Dago Resort ke Komnas HAM,” kata Dahlan kepada wartawan di Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (17/5/2017).

Saat ini Dahlan tengah menghadapi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 114/PDT/2017/PT.BDG terkait persoalan penguasaan lahan yang dituduhkan PT Dago Resort. Akibat putusan tersebut, dirinya diharuskan membayar Rp. 1,7 miliar lebih.

Atas putusan tersebut, Dahlan membantah bahwa dirinya melakukan penguaasan lahan PT Dago Resort. Malah kata dia, pihaknya justru merawat dan membersihkan lahan tersebut yang posisi nya bersebelahan dengan rumah nya. “Kalau ada ular atau binatang liar lain nya, siapa yang mau tanggung jawab ? “Bukti nya, ketika mereka meminta membongkar saung yang berada di lahan tersebut toh kami bongkar juga kan, jadi dimana letak penguasaan lahan nya,” ungkap Dahlan.

Selanjutnya, soal pengukuran dan pemasangan batas, ketentuannya jelas harus diketahui para pihak dalam penerbitan sertifikat.

“Nah ini tidak ada konfirmasi kepada kami tahu-tahu sudah diklaim milik mereka (PT Dago Resort). Kami harus membayar karena mereka membuat logika sewa. Ini sangat sewenang-wenang karena tidak pernah ada perjanjian sewa menyewa baik secara tertulis mau pun lisan. Sekarang bisa dibayangkan bagaimana proses yang seperti itu diputus pengadilan. Ini semua kami nilai rekayasa,” tuturnya.

Dahlan adalah warga Kampung Cikutra II RT 01 RW 07, Desa Mekar Saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bersama keluarganya Dahlan menempati rumahnya di lokasi tersebut sejak tahun 1988.

Diakuinya sejak pembangunan oleh PT Dago Resort mendekati rumahnya, perlakuan sewenang-wenang sering dialaminya.

“Pernah air bersih untuk kebutuhan sehari-hari ditutup, begitupun jalan buat kami pernah diputus pihak Dago Resort. Intinya kami dibuat agar tidak betah, karena kami satu-satunya warga yang tidak menjual lahan ke Dago Resort,” terang Dahlan.

Selain itu, lanjut Dahlan, pihak Dago Resort dinilainya sering bersikap tidak konsisten.

“Kami pernah bikin kesepakatan tertulis terkait air bersih dan jalan. Ada saksinya Pak Kapolsek pada waktu itu. Setelah saya tanda tangani, mereka mangkir tidak mau tanda tangan,” ungkapnya.

Selain ke Komnas HAM, Dahlan berencana akan mengadukan kasus ini ke Presiden Jokowi, Kemenkumham serta Komisi Yudisial.

“Upaya terakhir kalau kami tidak mendapat keadilan, kami sekeluarga sudah sepakat akan demo ke Istana Presiden, bila perlu kami pasang tenda di sana,” tuturnya.

Sementara itu, Wawan Darmawan, kuasa hukum Dago Resort untuk perkara ini menjelaskan, pihaknya menghormati upaya yang akan ditempuh Dahlan.

“Kita saling menghormati upaya hukum masing-masing,” kata Wawan saat dihubungi melalui saluran telepon.

Menurut Wawan, kegiatan pembangunan oleh Dago Resort telah memenuhi prosedur.

“Kita tidak sembarangan, jalan desa, masjid kita ganti, makanya kita bisa buat site plan,” ungkapnya.

Kendati demikian Wawan mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini pihaknya tetap membuka ruang untuk mediasi. (Tim RJ)

IMG-20170517-WA0000Tampak bangunan real estate PT Dago Resort (kiri) dibangun tidak jauh dari rumah yang dihuni keluarga Dahlan Singarimbun (kanan).