Kabid Humas Polda Jatim Akui Adanya Kesalahpahaman, Setelah Sempat Keluarkan Statement Keras Terhadap Media

IMG_20171108_185325Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Frans Barung Mangera

Surabaya – jayantaranews.com

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Frans Barung Mangera, memberikan pernyataan keras dan mengancam akan mempidanakan pemberitaan media yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Nyatanya, pernyataan beliau terkait akan mempidanakan media yang tidak terdaftar di Dewan Pers apalagi pemberitaan miring perihal Polda Jatim, menuai polemik.

Sebelumnya, pernyataan itu dilontarkannya kepada wartawan Koran Pagi yang hendak mengkonfirmasi adanya berita miring terkait penangkapan 13 WNA yang dilakukan Polda Jatim hingga berujung penyuapan terhadap oknum wartawan yang diduga dilakukan Brigadir R, terjadi via pesan WhatsApp tanggal 5 November 2017.

“Kamu hati-hati kalau beritakan. Sebab kalau merujuk situs Dewan Pers, mereka yang mengaku media bisa dikenakan UU ITE, sebab legalitas medianya tidak ada,” tuding Frans Barung Mangera via WhatsApp wartawan Koran Pagi (05/11) seperti dikutip dari beritarakyat.co.id, 6 November 2017.

Artinya dalam hal ini, Kabidhumas Kombes Frans Barung Mangera menganggap media-media yang tidak terdaftar di Dewan Pers ilegal dan dapat dipidanakan. Hal inilah yang membuat polemik di kalangan perusahaan media. Sebab pernyataan ini dianggap berbahaya dan dapat membelenggu Kemerdekaan Pers yang dilindungi oleh UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Forum Pers Independen Indonesia (FPII) mengecam keras pernyataan Kabidhumas tersebut. FPII menegaskan bahwa bukan hak dan kewenangan Dewan Pers untuk menentukan legal atau tidaknya Perusahaan Media atau Perusahaan Pers.

“Bukan Dewan Pers yang berhak melegalkan atau tidaknya satu media. Sebab Dewan Pers bukan badan legal Pemerintah,” tegas Kasihhati, Ketua FPII di Jakarta saat ditemui wartawan, Selasa (7/11/2017).

Sebab menurut perempuan yang akrab dipanggil bunda ini, jika merujuk pada UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pada Bab V Dewan Pers, pasal 15, tertera jelas Tupoksi Dewan Pers yang dalam hal ini disebutkan :

– (1) Dalam upaya mengembangkan Kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers Nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
– (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) melindungi Kemerdekaan Pers dari campur tangan pihak lain, (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan Pers, (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers, (e) mengembangkan komunikasi antara Pers, masyarakat, dan Pemerintah, (f) memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang Pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan terakhir (g) mendata perusahaan Pers.

“Jadi mana ada kalimat yang menyebutkan bahwa Dewan Pers berhak menentukan legal atau tidaknya Perusahaan Pers. Kabidhumas Polda Jatim Ngawur itu. Tidak benar dia,” tegas Bunda.

Dengan adanya komentar di  WhatsApp serta teguran ke media Koran Pagi yang dilakukan Kombes Pol. Frans Barung Mangera, selaku Kabid Humas Polda Jatim, yang seharusnya tidak semestinya diucapkan, akhirnya ia mengklarifikasi dan mencopot pengumuman bertuliskan larangan media yang tidak terdaftar ke Dewan Pers tidak boleh mengikuti kegiatan di Polda Jatim dan menyebarkan ke semua jajarannya, mulai Polres, Polresta, Polrestabes untuk tidak menerima media yang tidak terdaftar di Dewan Pers.

Dengan adanya pengumuman tersebut Polda Jatim sempat menuai protes para awak media yang sudah mempunyai badan hukum PT. Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim mendatangi Polda Jatim untuk meminta klarifikasi kabar yang telah beredar di masyarakat Pers, Selasa, (7/11).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, “tidak ada niat untuk membatasi wartawan melakukan peliputan di Polda Jatim dan jajarannya,” katanya.

Kabid Humas Polda Jatim saat ditemui pengurus AMSI, menambahkan,” langkah kami itu sebenarnya upaya penertiban dengan mengacu UU Pers No. 40 tahun 1999.  Kami ingin, ikut mendorong wartawan lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dan terdaftar ke Dewan Pers,” jelasnya.

Kombes Pol Frans Barung Mangera, mengakui ada kesalahpahaman di internal Humas Polda Jatim ketika langkah tersebut diterapkan. Sebuah pengumuman yang memuat daftar media yang bisa melakukan peliputan dan pengumuman larangan media yang tidak terdaftar ke Dewan Pers tidak boleh ikuti kegiatan di Polda Jatim langsung dicopot dari di salah satu ruangan.

” Sebetulnya kami tidak melakukan pembatasan kepada media untuk mencari informasi, ini salah paham,” cetusnya, usai menerima pengurus AMSI Jatim, Selasa (7/11/2017).

Saat pengurus AMSI yang menerima penjelasan tersebut bisa berusaha memahami, namun meminta Polda Jatim tetap terbuka bagi Pers dan jangan tebang pilih, yang masuk Dewan Pers atau yang tidak masuk Dewan Pers. Arif Rahman menyarankan Barung mengedepankan langkah-langkah sesuai UU No.40 tahun 1999, supaya lebih dipahami oleh semua instansi publik (Humas) bila merasa keberatan dengan pemberitaan media silahkan lakukan hak jawab atau hak koreksi. (JN 01)