Kebijakan Pemprov DKI Tak Berlandaskan Hukum, Gubernur DKI Dilaporkan Ke Polisi

Jakarta – Jayantara News

IMG_20180202_185549

Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid, mempolisikan Anies dengan Laporan Polisi bernomor LP/995/II/2018/PMJ.Dit Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018. Anies diduga melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Jalan.

Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid megatakan, laporan dibuat lantaran kebijakan dirasa mengganggu fungsi jalan dengan membiarkan Pedagang Kaki Lima (PKL) mengambil fungsi jalan. Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dimaksud, disebut belum mempunyai landasan hukum, yang justru menimbulkan masalah lain di Ibu Kota.

“Penutupan Jalan Jatibaru yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, sejak tanggal 22 Desember 2017 yang lalu,” tambah Sekjen Cyber Indonesia, Jack Boyd, yang mendampingi Muannas.

Dikatakan, bahwa sampai saat ini, penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang, belum memiliki payung hukum dalam penerapannya.

“Dengan kata lain, tidak ada Perda maupun Pergub dalam pelaksanaan kebijakan tersebut,” ungkapnya, saat dikonfirmasi wartawan, Jum’at (23/2/2018).

Keputusan penutupan Jalan Jatibaru, mendapat respon dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta faktanya justru menimbulkan permasalahan baru, bahkan mengarah kepada dugaan tindak pidana.

“Warga setempat dan para sopir angkutan umum sudah beberapa kali melakukan aksi protes terhadap kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta tersebut,” ungkapnya .

Hal ini menjadi serius mengingat pemprov DKI Jakarta merealisasikan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang pada tanggal 22 Desember 2017, bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang untuk berjualan di satu, dari dua ruas jalan sepanjang Jalan Jatibaru.

“Seiring berjalannya waktu dan hasil pemantauan di lapangan, bahwa PKL yang berjualan di trotoar Kawasan Tanah Abang tidak berkurang bahkan cenderung semakin banyak, mereka mayoritas beralasan tidak mendapatkan bagian di tenda PKL yang berada diruas Jalan Jatibaru,” katanya.

Boyd menyampaikan, sesuai surat rekomendasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tentang penataan Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada Pemprov DKI, pada pokoknya meminta Pemprov DKI mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi dampak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, guna peningkatan kerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, membenarkan adanya laporan itu ke Polda Metro Jaya.

“Iya memang ada laporan itu,” ujar Argo menjawab wartawan, Jum’.at (23/2/2018). (Red JN)