KMPL Jabar : Cemarnya Limbah Akibat Pembiaran Pemerintah! Tindak Tegas Limbah Industri Nakal!

IMG_20180209_090758

Bandung – Jayantara News

IMG_20180202_185549

Kodam III Siliwangi menyatakan telah mengetahui semua masalah penyebab tercemarnya Sungai Citarum, antara lain diakibatkan oleh limbah industri. Selain itu, imbas limbah tersebut diketahui menjadi dampak tercemarnya area pesawahan di Rancaekek, hingga puluhan tahun petani di kawasan tersebut rugi, dan terserang penyakit.

IMG_20180209_090808

Kapendam III Siliwangi, Kolonel Desi Aryanto mengatakan, bahwa Timnya telah melakukan survey ke beberapa industri yang membuang limbah ke aliran DAS Citarum, diantaranya ke aliran Sungai Cikijing dan Citarik. Dari hasil survei tersebut, pihaknya telah memberikan data kepada Badan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD).

“Kodam sudah memberikan data, tinggal DLH Jabar menindaklanjuti,” ungkap Kolonel Desi Aryanto, saat dihubungi via WhatsApp, Kamis (08-02-18) WIB.

Data patroli Tim Survey Kodam, bahwa limbah yang melintasi kawasan Rancaekek berdasarkan data tersebut, ditemukan limbah berwarna coklat keruh, bau dan kapasitas cukup besar yang dialirkan melalui saluran air yang menyeberangi jalan raya. Air limbah dialirkan melalui Sungai Cikijing dan Sungai Citarik seterusnya bermuara di Sungai Citarum.

“Betul data itu dari kami, hasil dari data itu DLH Jabar sudah melakukan sidak”, katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komite Masyarakat Peduli Lingkungan (KMPL) Jabar, Apih Jaja Dipraja mengatakan, hasil patroli survey Tim Kodam III Siliwangi tersebut harus disikapi secara tegas oleh pihak yang berwenang, guna mencipatakan Citarum Harum yang menjadi cita-cita bersama.

“Hasil patroli survey Tim Kodam III Siliwangi yang telah berjuang di lapangan, wajib ditindaklanjuti dan tindak  tegas oleh pihak yang berwenang. Sebab, ketentuannya sudah diatur oleh undang-undang,” ungkap Apih di Cileunyi.

Apih menjelasakan, keberadaan pencemaran limbah tersebut akibat adanya pembiaran oleh pihak Pemerintah. Selain itu, ia menyinggung keberadaan izin dari Pemerintah yang dikantongi oleh perusahaan. Padahal, dampaknya jelas merugikan masyarakat luas.

“Jangan sampai dibiarkan, apalagi datanya dari Kodam. Mau diapakan data tersebut, ini sudah diketahui publik!. Saya heran, kenapa mereka masih diberi izin? Berani tidak, pihak Satpol tutup dahulu perusahaan nya,” ujar Apih.

Apih berpendapat, kepastian penegakkan aturan tersebut mesti ada keberanian dari pihak Pemerintah. Selain itu, data hasil survey Kodam Siliwangi tersebut, harus terpublikasikan hingga diketahui oleh seluruh elemen masyarakat agar bisa dikontrol oleh semua pihak.

“Harus jelas, sikap Pemerintah buktikan keberaniannya, baik bupati, walikota, dinas perizinan dan pihak terkait lainnya, jika benar Pemerintah berpihak kepada masyarakat,” ungkapnya.
(Uchok Hendra Bunawan JN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here