Kunjungan Pertukaran Budaya Ke Jepang, Siswa & Orangtua Harus Bayar, Pejabat Kok Gratisan ?

Karawang – jayantaranews.com

Kendati para orangtua siswa harus bayar Rp. 16.500.000 rupiah dan siswa bayar Rp. 11.650.000 rupiah, informasi teranyar kembali diterima jayantaranews.com.

Pasalnya, dikhabarkan sejumlah pejabat yang ikut dalam agenda pertukaran budaya ke Jepang tersebut sama sekali tidak mengeluarkan biaya pribadi alias 100 persen ditanggung APBD.

Namun salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya ini menyebutkan, justru Bupati Cellica sendiri menggunakan anggaran pribadinya (non APBD) dalam agenda memenuhi undangan Gubernur Osaka Jepang tersebut.

Awalnya, menurut narasumber, beberapa pejabat yang akan ikut agenda ke Jepang tersebut diantaranya Ketua DPRD Karawang (Toto Suripto), Kepala Disnakertrans (Suroto), serta Wakil Ketua I DPRD Karawang, Sri Rahayu Agustina.

Namun entah apa alasannya, ketiga pejabat tersebut mengurungkan niatnya untuk berangkat ke Jepang bersama Bupati Cellica. Adapun beberapa pejabat yang berangkat ke Jepang diantaranya, Kepala Disbudpar (Okih Hermawan), Kepala Disdikpora (Dadan Sugardan), serta Komisi D DPRD Karawang, Pendi Anwar.

Pada kesempatan berbeda, Komite SMNP 1 Karawang, Asep Agustian, mengaku tidak senang jika rame-rame agenda ke Jepang tersebut malah pihak sekolah yang akhirnya tersudutkan. Karena menurutnya, pertanggungjawaban anggaran dari pihak sekolah sudah sangat real (jelas).

Sementara untuk anggaran agenda ke Jepang yang menelan APBD sampai Rp. 1 miliar ini, Asep mengaku tidak pernah tahu menahu. Karena semua pengelolaan anggaran tersebut dikelola langsung oleh Disbudpar.

“Kalau dari sekolah sih sudah sangat jelas pertanggungjawaban anggarannya. Karena untuk beli tiket aja sampai Rp. 8,5 juta. Itu di luar akomodasi, konsumsi, hotel dan tektek bengek lainnya,” kata Asep Agustian, Jumat (24/11).

Diakui Asep, dalam agenda ke Jepang tersebut setiap siswa memang membayar Rp. 11.650.000 rupiah dan orangtua siswa Rp. 16.500.000 rupiah. Bahkan saking antusiasnya, awalnya ada sekitar 52 orangtua siswa yang mau ikut agenda pertukaran budaya ke Jepang tersebut.

“Tapi kan gak mungkin 52 orang ikut semua, sehingga pihak sekolah melakukan seleksi. Akhirnya hanya 30 siswa yang boleh ikut. Kalau kita sih dari sekolah sudah sangat jelas pertanggungjawaban anggarannya,” katanya.

“Kalau ada beberapa pejabat yang ikut, ya tanya aja Disbudpar, apa kapasitas mereka ikut ke Jepang. Karena yang kita tahu, itu agendanya para siswa, bukan agendanya para pejabat,” sindir Asep Agustian.

Sementara itu, lagi-lagi upaya konfirmasi media ke pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Disbudpar, Firman, belum membuahkan hasil. Karena saat didatangi ke kantornya, salah seorang security Disbudpar menjelaskan, jika hari ini yang bersangkutan (Firman) belum terlihat masuk kantor dari pagi.
(king)