Lagi, Setelah Transportasi Online, Pemerintah KECOLONGAN Soal Pinjaman ONLINE

IMG_20180916_225123

Ketua Tim Advokasi Pinjaman Online, Fatir Rizkia Latif, SH

JAYANTARANEWS.COM, Bandung

IMG_20180628_215930

Banyaknya korban akibat pinjaman online (pinjol), menjadi contoh lambatnya antisipasi Pemerintah terhadap perkembangan tekonologi informasi yang pesat.

Demikian, pandangan yang disampaikan Ketua Tim Advokasi Pinjaman Online Fatir Rizkia Latif, SH saat diwawancara wartawan di Rumah Makan Selasih, di Komplek Cikutra Baru, Bandung, Sabtu (15/9/2018).

Berita terkait: <a href=”Korban Pinjaman ONLINE Di Bandung Akan Lapor POLDA JABAR – http://jayantaranews.com/korban-pinjaman-online-di-bandung-akan-lapor-polda-jabar/”>

Dikatakan Fatir, perusahaan penyelenggara pinjaman online dalam prakteknya menerapkan bunga yang agresif. Kondisi tersebut mengakibatkan peminjam terjerat utang tak berujung.

” Korbannya sudah banyak. Dan rata – rata akhirnya terjerat karena bunga yang dikenakan sangat tinggi,” ungkapnya.

Terkait persoalan ini, menurut Fatir, seharusnya Pemerintah proaktif dari awal, karena masalah ini menimbulkan dampak sosial yang serius.

” Gara – gara pinjaman online ini, ada klien kami yang cerai, depresi, bahkan melakukan percobaan bunuh diri karena tidak tahan,” tuturnya.

Disebutkan Fatir, harusnya Pemerintah bisa berkaca pada pengalaman moda transportasi online yang memicu kisruh
dengan transportasi konvensional.

” Harusnya Pemerintah tidak kecolongan. Polemik transportasi online kemarin bisa jadi contoh. Jadi pinjaman online ini bisa disikapi cepat. Tapi jangan salah faham, artinya, silahkan ada ruang untuk berusaha tapi harus sesuai ketentuan.  Bukan apa – apa, perusahaan pinjaman online ini tak ubahnya evolusi praktek rentenir konvensional ke online. Ujung – ujungnya merugikan masyarakat,” bebernya.

Saat ini Tim Advokasi pinjaman online tengah mengadvokasi 200 peminjam online yang berasal dari Kota Bandung dan sekitarnya.

Mereka yang diadvokasi rata – rata kesulitan membayar akibat bunga yang tinggi. Tak hanya soal bunga, mereka juga mengalami intimidasi dari proses penagihan yang dilakukan serta peretasan data dari handphone.

Dijelaskan Fatir, dalam prakteknya banyak ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan penyelenggara pinjaman online.

” Dari aspek pidana, banyak yang dilanggar mulai praktek penagihan yang intimidatif dan peretasan data dari ponsel si peminjam. Yang lainnya ada pengenaan bunga yang tinggi, diluar ketentuan BI,” paparnya.

Fatir meminta Pemerintah untuk menerapkan aturan yang ketat terkait persyaratan perusahaan penyelenggara pinjaman online.

” Persyaratannya harus ketat, jangan hanya terdaftar di OJK lantas bisa beroperasi, tapi ketentuan lainnya tidak dijalankan. Intinya, selain terdaftar OJK, persyaratan lain harus dipenuhi baru bisa beroperasional dan perlu ada sanksi yang tegas kalau melanggar,” ujarnya.

Fatir juga menyoal adanya pencatutan lambang negara oleh perusahaan penyelenggara pinjaman online yang bisa disalahgunakan.

” Pencatutan lambang negara ini bisa saja disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara pinjaman online. Bisa agar seolah – olah ada legitimasi bahkan menakut – nakuti si peminjam,” ungkapnya.

Lebih jauh Fatir mengatakan, ketentuan layanan pinjaman berbasis online masih belum banyak menyentuh soal izin operasi serta praktek operasionalnya.

” Contoh ada Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, tentang pelayanan pinjam meminjan uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini belum mengakomodir permasalahan yang rigit soal izin perusahaan pinjaman online,” ungkapnya.

Disamping hal tersebut, lanjut Fatir, harus ada ketentuan yang mengatur soal operasional perusahaan penyelenggara pinjaman online.

” Perlu ada aturan yang jelas soal operasional perusahaan penyelenggara pinjaman online. Ini untuk menjaga usaha perusahaan itu sendiri sekaligus melindungi peminjam,” pungkasnya.(fsas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here