LALAI!, KML: DLH Kab Bandung Harus Tanggung Jawab Awasi Pabrik Penghasil Limbah Merkuri

IMG_20180610_213859

JAYANTARANEWS.COM, Bandung

FB_IMG_1515036941798

Belum lama ini Satgas Citarum lakukan SIDAK ke PT MTG, sebuah pabrik pengolahan emas yang terletak di Jl. Raya Dayeuhkolot No 341 D, Desa Citereup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Di dalam wilayah pabrik emas tersebut terdapat sebuah gudang yang ditemukan adanya tumpukan dan ceceran bahan berupa serbuk berwarna putih serta berjejeran tong plastik berwarna biru. Sementara di area lain terlihat sebuah kolam berukuran sekitar 2 x 4 M yang didalamnya terdapat genangan air berwarna putih keruh. Bahan itu diduga adalah material air raksa ‘Merkuri’ (Hg), sejenis bahan kimia beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

IMG_20180610_213913

Di dalam Pabrik tidak terlihat adanya fasilitas IPAL. Padahal, praktek kegiatannya meninggalkan jejak limbah cair yang seharusnya dilakukan pengolahan dengan semestinya. Dari informasi yang terhimpun di lapangan, limbah cair tersebut dibuang lepas ke Aliran Sungai Citarum.

Menyikapi temuan tersebut, Koalisi Melawan Limbah, yang terdiri dari Walhi, Pawapeling, Greenpeace Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Indonesian Water Protection (IWP) dan LBH Bandung, menilai Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup LALAI dalam pengawasan pabrik tersebut.

“ Seperti diketahui, merkuri dan senyawa merkuri merupakan salah satu logam berat yang bersifat toksik, persisten, bioakumulasi. Warga, yang terpapar merkuri melalui rantai makanan dan minuman akan cacat permanen dan berujung pada kematian. Sejarah kelam paparan merkuri, sebuah penyakit yang kemudian dikenal secara global sebagai Penyakit Minamata (Minamata Disease). Sebanyak 2.265 individu di kawasan Teluk Minimata Jepang terserang dan dilaporkan 1.784 korban meninggal karena keracunan setelah memakan ikan dan kerang dari teluk yang tercemar merkuri”.

Hasil investigasi KML, diketahui perusahaan tersebut memiliki Dokumen UKL/UPL bidang usaha ‘proses pembuatan perhiasan’. Namun, tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan IPS B3. Hal tersebut tentu melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Atas kejadian tersebut, KML mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, sesuai dengan kewenangannya untuk segera menindak tegas perusahaan tersebut, memberikan sanksi paksaan Pemerintah dan menindaklanjuti dengan tindakan hukum, baik Perdata maupun Pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengevaluasi semua perizinannya dibuka kepublik secara transparan.

DLH selaku pemberi rekomendasi dokumen lingkungan hidup atas kegiatan/ usaha perusahaan tersebut, seharusnya melakukan pengawasan secara ketat dan berkala sesuai yang dimandatkan dalam UU 32 Tahun 2009 tentanh PPLH.

Jika hal tersebut tidak dilakukan dan terjadi kelalaian atau bahkan pembiaran, maka DLH Kabupaten Bandung harus bertanggung jawab dan menerima konsekwensi hukum. (Tim)

Narahubung:
Juru Bicara KML: Adi Mulyadi