Manajemen Dinasti RSUD Langsa Tunggak Hutang Rp 39 M, Perencanaan Kegiatan Tidak Tepat Sasaran

IMG_20180415_200913

Langsa – JAYANTARANEWS.COM

FB_IMG_1515036941798

Hutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa kepada pihak ketiga sejak tahun 2017 diduga mencapai Rp 39 Milyar. Hal ini disebabkan oleh manajemen RSUD Langsa yang berbau “dinasti‘, bekerja di luar kontrol. Apalagi, perencanaan kegiatan selalu tidak tepat sasaran dan cenderung pemborosan.

Keterangan yang diperoleh dari kalangan internal RSUD Langsa, Minggu (15/4), menyebutkan, akibat perencanaan kegiatan yang tidak matang, RSUD Langsa kini masih menunggak hutang sebesar Rp 39 Milyar. Hutang sebesar itu adalah untuk membayar rekanan atas beberapa kegiatan, diantaranya: rehabilitasi ruang laboratorium, ruang rawat inap serta beberapa kegiatan lainnya. Anehnya, keuangan yang ada di RSUD Langsa yang seharusnya diprioritaskan untuk hal yang lebih penting, malah digunakan untuk hal lain yang bersifat tidak emergensi, seperti membeli baju pegawai dan mengecat gedung. Sedangkan untuk kalibrasi (perawatan alat medis) yang sifatnya sangat penting, jarang dilakukan.

Menurut laporan, sejak Azhar Pandepotan (Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Langsa) kembali menjabat sejak pertengahan tahun 2017 lalu, manajemen RSUD Langsa kembali kacau.

IMG_20180415_200949

Berbagai indikasi penyimpangan seperti Mark Up beberapa item kegiatan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan manajemen di RSUD Langsa bagaikan “Dinasti” yang menghambat perkembangan RSUD Langsa.

“Jadi berulang kali pun Direktur RSUD Langsa diganti, persoalan tidak akan selesai, jika tidak dilakukan reformasi total atas manajemen yang bersifat “dinasti‘ di rumah sakit itu. Kalau mau diganti, harus total mulai dari Kasie, Kabid, Kepala Ruangan, sampai jajaran Direktur nya. Karena sumber “Penyakit” di RSUD Langsa sudah lama mengakar ke bawah dan perlu “diamputasi“. Apalagi sekarang Azhar Pandepotan sudah kembali ke posisi Wakil Direktur, akan lebih banyak penyimpangan yang terjadi,” ujar kalangan dalam RSUD Langsa itu.

Dikatakan, selama ini yang terjadi di RSUD Langsa adalah setiap kegiatan tidak direncanakan secara matang dan malah sering mendahului anggaran yang beresiko terhadap kegiatan yang dilakukan serta berakibat terjadinya hutang piutang kepada pihak ketiga.

Hutang disebabkan Karena Perencanaan di RSUD Langsa dilakukan dengan mengandalkan spekulasi. Pengeluaran RSUD Langsa tidak sesuai dengan pemasukan.

Kondisi manajemen RSUD Langsa saat ini amburadul dan usulan pembelian Alat Kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dokter spesialis. Selain itu, pembelian bahan habis pakai tidak sesuai dengan standar, sehingga mengakibatkan pelayanan publik tidak menjamin dan beresiko terhadap pasien.

Selanjutnya, laporan penggunaan obat bahan habis pakai tidak dilakukan secara rutin setiap bulan, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai indikasi korupsi dan Mark Up.
Eksesnya, banyak dokter RSUD Langsa mundur karena manajemen Rumah Sakit tidak sesuai dengan perencanaan yang baik, serta tidak adanya kontrol keuangan.

Khusus untuk pengadaan ‘bahan habis pakai’ di RSUD Langsa, item ini sangat rawan terjadinya Mark Up atau korupsi. Apalagi, Azhar Pandepotan selaku Wakil Direktur yang menangani hal itu sudah sangat piawai “bermain” dalam item anggaran tersebut.

Tak hanya itu, banyak alat kesehatan yang tidak pernah dilakukan kalibrasi (perawatan alat medis), sehingga alat kesehatan tersebut tidak berfungsi dengan benar. Tak heran, jika diagnosa terhadap pasien sering tidak akurat. Apalagi dengan status RSUD Langsa yang punya akreditasi dan ber tipe B serta menjadi sebagai Rumah Sakit rujukan bagi Aceh Timur dan Aceh Tamiang, namun alat kesehatan jarang dikalibrasi dan tidak layak digunakan sebagai alat kesehatan untuk pasien .

Terkait kondisi ini, manajemen di RSUD Langsa bagaikan ‘dinasti‘ dan perlu ‘dibasmi‘ agar kedepan lebih baik.

Tak hanya Azhar Pandepotan yang diduga menjadi biang kerusakan sistem di RSUD Langsa, namun Kabid Perencanaan pada rumah sakit tersebut juga bagian dari itu.

Dalam hal ini, Kabid Perencanaan diduga tidak punya kualitas untuk bekerja secara profesional dan lebih pada pendekatan yang berbau politik.

Hal ini terlihat ketika dalam melakukan perencanaan dan pengadaan di RSUD Langsa, tidak mengutamakan hal yang bersifat emergensi dan lebih memilih perencanaan kebutuhan yang tidak terlalu penting.

Misalnya, dalam perencanaan seharusnya mengutamakan pengadaan alat medis dan kalibrasi atau pengontrolan alat medis sesuai SOP. Tapi yang dilakukan perencanaan pengadaan baju, cat gedung dan hal lain yang sifatnya tidak terlalu penting. Dalam hal ini Kabid perencanaan RSUD Langsa diduga sengaja berkolaborasi dengan Wadir Azhar Pandepotan dengan merencanakan pengadaan yang tidak penting. Apalagi, Kabid perencanaan secara struktural dibawah kendali Wadir Azhar pandepotan, demikian informasi yang diperoleh dari kalangan internal RSUD Langsa.

Sementara itu Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Langsa Azhar Pandepotan yang ingin ditemui AFNEWS.CO.ID / Jayantara News untuk didapat konfirmasi dan klarifikasinya, tidak berhasil ditemui. Bahkan beberapa nomor ponsel miliknya yang coba dihubungi tapi tak ada yang aktif. Hingga berita ini ditayang, Tim Media tidak berhasil memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari yang bersangkutan. (ZAL)