Menara BTS Di Kabupaten Pangandaran, Sebagian Besar Belum Tempuh Dokumen UKL / UPL

IMG_20180315_110959

Pangandaran – JAYANTARA NEWS

FB_IMG_1515036941798

Menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1)
UU No 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa:
“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria, wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

IMG-20180315-WA0074

Merujuk kepada pasal di atas, Suryadarma, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran, mengimbau kepada semua perusahaan Menara Telekomunikasi / Tower yang titik usahanya berada di wilayah Kabupaten Pangandaran, agar menempuh kelengkapan perizinan secara prosedural yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, seperti halnya memiliki dokumen UKL – UPL, ujarny, dikonfirmasi JN, (Kamis, 15 Maret 2018).

Lebih lanjut Suryadarma mengatakan,
bagaimanapun, Menara Telekomunikasi/Tower kan mengeluarkan radiasi, kemudian, juga punya konsekwensi yang terkait terhadap dampak dan resiko lingkungan. Maka, kewajiban dari pengusaha yang masuk kepada kriteria seperti perusahaan Menara Telekomunikasi/Tower, itu si pihak pengusaha harus memiliki dokumen lingkungan UKL – UPL sebagai sistem dan prosedur pengelolaan lingkungan, karena itu wajib, tandasnya.

“Terkait dengan Menara Telekomunikasi/ Tower yang ada di Kabupaten Pangandaran, menurut sepengetahuan saya, baru sebagian kecil yang menempuh dokumen UPL – UKL.
Maka dari itu, kami Dinas Lingkungan Hidup mengimbau untuk segera menempuh dokumen UPL – UKL nya”.

“Seharusnya, yang secara substansial imbauan bikin surat edaran dan mengumpulkan pengusaha adalah Dinas Kominfo, karena pintu awal yang melakukan pengendaliannya dari situ,”
beber Suryadarma.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kominfo waktu dikonfirmasi JAYANTARA NEWS via ponsel mengatakan, pada intinya, kami dari pihak Kominfo menyetujui usulan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengimbau dengan surat edaran kepada seluruh pengusaha Menara Telekomunikasi/Tower yang belum menempuh dokumen UPL – UKL, agar dan segera melaksanakan kewajiban untuk membuat dokumen UPL – UKL, pungkasnya. (Nana JN).