NGO HDIS Minta Presiden RI & KPK Usut Bimtek DD Sergai, Diduga Dijadikan Ajang Korupsi

IMG_20180812_185710

JAYANTARANEWS.COM, Serdang Bedagai

IMG_20180628_215930

Non Goverment Organisation HAM Demokrasi Ibu Pertiwi Supremasi Hukum (NGO HDIS), meminta Presiden RI, Kajagung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kapolri :

(1). Untuk menindak tegas para oknum pejabat yang melakukan penyelewengan dengan kedok Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diduga jadi ajang korupsi.

Menurut NGO HDIS Sergai Aswad Sirait,
dalam pembangunan untuk membangun pemerataan desa sebagai pondasi pembangunan bangsa dan negara, seyogyanya mesti kokoh, baik dari segi pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, maupun dari segi permanfaatan sumber daya alamnya, demi berdirinya negara yang benar – benar berdaulat sebagaimana cita – cita leluhur segenap bangsa Indonesia.

” Tagline “Desa Pondasi Negara” bukan
tanpa alasan, wujudnya jelas. Potensi yang begitu besar dan sangat vital berada pelosok negeri sana, desa – desa yang dianggap kumuh,” tegas Aswad.

Diterangkan Aswad, mulai dari pangan, kebun, mineral, minyak, emas dan sebagainya tak dapat dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

” Pada akhirnya, Dana Desa tak Iagi membangun desa, namun untuk
mengenyangkan perut – perut koruptor,” beber Aswad.

Lanjut nya, berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, bahwa Bimtek desa se- Kabupaten Sergai, menggelontorkan anggaran yang cukup fantastis, yakni, Bimtek Kepala Desa Rp 4.500.000, per desa/pemberangkatan.

Bahkan, ungkap Aswad, dalam dana yang dikeluarkan perdesa untuk empat kali Bimtek sampai dengan Rp 4.266.000.000, ditambah Bimtek PKK baru ini dilaksanakan Ke Bali yang dikeluarkan oleh kepala desa senilai Rp 14 juta, total semua berjumlah Rp 3.318.000,

” Tentu ini menjadi tanda tanya besar masyarakat Serdang Bedagai,” ungkap Aswad saat ditemui Di Sei Rampah, Minggu (12/8).

Sehingga NGO HDIS membuat tanda tanda (?) sebagai berikut:
l. Bagaimana bentuk Bimtek, sehingga menggelontorkan anggaran sedemikian besar, kemana saja dananya ?

Bahwa dari hasil kajian sederhana saja, dana tersebut terlalu besar hanya untuk
acara pelatihan seperti itu, dan terkesan berfoya – foya. Target out put dari kegiatan tersebut, dan sudah sejauh mana kontrolnya? Mengapa kegiatan tersebut tidak dilakukan di Tanah Bertuah Negeri Beradat Serdang Bedagai, kata Aswad.

” Kajian kami ini menyebabkan munculnya anggapan, bahwa Dana Desa digunakan untuk rekreasi. Dan penilaian kami, anggapan itu wajar. Penentuan tempat, kami nilai tanpa kajian. Selain akan menurunkan kebutuhan biaya, masyarakat Sergai juga akan merasakan untungnya”.

NGO HDIS,

1. Meminta Keterbukaan Informasi Publik dari Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai Instansi Pemerintahan tingkat kabupaten yang bersentuhan dengan desa mengenai hal di atas!, sesuai Amanat UU Nomor 14 Tahun 2008.

2, Meminta Presiden RI, Kajagung, KPK, serta Kapolri, sebagai orang nomor satu, untuk menindak tegas pejabat kabupaten yang melakukan penyelewengan. Usut tuntas dugaan penyelewengan di bumi Serdang Bedagai. (Tim JN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here