Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Pare Pare Molor!

Makassar – Jayantara News

IMG_20171202_162634

Proyek pembangunan jalur Kereta Api (KA) Makassar-Pare Pare, Sulawesi Selatan, nampaknya tidak akan selesai sesuai target waktu yang sudah ditentukan.

Kredibilitas Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri, yang baru genap dua bulan menjabat kini dipertaruhkan.

Banyaknya proyek di lingkungan perekretaapian yang tidak akan selesai sesuai waktu yang ditentukan, membuat Zulfikri disoroti publik, kata Pengamat Perkeretaapian, Nasir Umar, pada hari Selasa (05/12/2017).

Dipenghujung tahun anggaran 2017 ini, Nasir mengklaim Serapan Anggaran pada sektor perkeretaapian di Kemenhub hanya mencapai 60%. Sedangkan Pagu Anggaran 2017 yang dialokasikan Pemerintah sebesar Rp. 14,9 triliun. Jadi, 40%-nya dinilai bakal mubazir.

Diketahui, banyak proyek yang masuk dalam program percepatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sektor perkeretaapian yang masuk skema PSN, antara lain adalah, pembangunan jalur KA Makasar-Pare Pare. Proyek itu bagian dari pengembangan Lintas Barat Sulawesi bagian Selatan. Sampai saat ini, pengerjaan jalur KA Makassar-Pare Pare, baru dua kabupaten yang sudah selesai dikerjakan, yaitu jalur KA Barru-Pare Pare.

Berdasarkan informasi yang kami terima, banyak faktor penyebab lambatnya pekerjaan di lapangan. Kesalahan tersebut bukan sepenuhnya oleh rekanan pemenang tender, tapi faktor terlambatnya pelaksanaan tender, ikut jadi penyebab utama.

“Ini merupakan imbas dari kebijakan Dirjen lama, Prasetyo Boedi Tjahjono, yang dicopot sebagai Menteri Perhubungan beberapa bulan lalu,” ucap Nasir Umar.

Di ujung kekuasaannya, Prasetyo berhasil melelang 78 paket proyek senilai Rp. 7,5 triliun dari 273 paket yang diprogramkan. Meski kegiatan tender dilakukan di Balai Daerah. Tapi, diduga Prasetyo ikut memonitor dan menggiring calon pemenang.

Menurut Nasir, ambisi Menhub Budi Karya Sumadi, yang menargetkan serapan dana di atas 90% hingga akhir Tahun Anggaran 2017, jauh panggang dari api.

Slogan membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka memperkuat daerah-daerah dalam bingkai kesatuan Indonesia, baru sebatas wacana, tegas Nasir.

Terkait hal tersebut, Pos Timur belum berhasil mengkonfirmasi langsung ke pihak Kemenhub sampai berita ini dimuat. ||red