JAKARTA, REPORTASE JABAR

Surat rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) bagi korban pelanggaran HAM berat serta perlindungan bagi pembela HAM (Human Right Defender), hendaknya diatur lebih jelas dalam Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai dalam seminar hasil tentang naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang digelar Komnasham di Jakarta, Senin, (13/02/2017).

“Pengaturan mengenai kewenangan Komnasham dalam penyelesaian suatu konflik yang berkaitan dengan HAM juga harus tergambar dalam revisi UU HAM,” tutur Semendawai dalam seminar yang dihadiri Ketua dan sejumlah komisioner Komnasham serta undangan dari kementerian terkait.
Tidak itu saja, Semendawai juga mengingatkan perlunya pengaturan mengenai pembela HAM, yang pada praktiknya sudah mulai terbangun melalui kerangka partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM. “Yang perlu dipikirkan selanjutnya, bagaimana perlindungan yang diberikan kepada Human Right Defender tersebut,” kata dia.

Semendawai berpendapat, salah satu fungsi Komnasham yakni memastikan terselenggaranya perlindungan HAM oleh negara. Untuk itu, pengaturannya harus jelas terakomodir dalam Rancangan Perubahan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
“Pendefinisian yang jelas juga harus menjadi perhatian dalam berbicara mengenai perlindungan,” lanjut dia.

Dalam melakukan revisi atas UU HAM seperti yang dilakukan Komnasham saat ini, menurut Semendawai, diperlukan beberapa strategi untuk menggapai keberhasilan, antara lain : konsistensi dari Komnasham itu sendiri, sumber daya manusia, anggaran, serta perlunya mencermati proses legislasi lima tahunan dan legislasi tahunan di DPR.
(Humas LPSK//RJ)

Comments are closed.