Pembuatan Sertifikat Prona Wil. Batang Jateng, Masih Dipungut Biaya

IMG_20171120_200320Pembagian Sertifikat Prona Di Balai Desa Clepar Subah Batang, Jawa Tengah

Batang – jayantaranews.com

Proses Pembuatan Sertifikat masal melalui Prona 2017 di Desa Clepar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah sebanyak 200 bidang sertifikat ternyata masih dipungut biaya. Hal ini terungkap saat pembagian sertifikat di Balai Desa Clepar.

Menurut salah seorang warga yang hadir di balai desa mengungkapkan, jika telah menitipkan dana sebesar Rp. 500 ribu guna mengurus sertifikatnya, dan ada juga warga lainnya yang hanya membayar sebesar Rp. 350 ribu untuk mensertifikatkan sawahnya seluas 200 meter persegi.

Ketika dikonfirmasi terkait persoalan di atas, Kusdarnoto, Kepala Desa Clepar membenarkan, jika pihaknya memungut dana pembuatan sertifikat Prona ini sebesar Rp. 350 ribu setiap bidang.

“Betul, itukan untuk biaya patok, materai dan makan petugas ukur di lapangan yang harus dilayani Mas,” ujarnya kepada media, Senin, (20/11).

Kemudian, Kusdarnoto pun menjelaskan, jika keputusannya ini sudah sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jateng yang membolehkan memungut biaya dalam pembuatan sertifikat Prona ini. “Kami sudah dapat arahan dari Tim Saber Pungli juga dan bisa dilakukan pungutan, karena panitianya juga dari masyarakat sendiri Mas,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Pembela Kebenaran (GMPK), Sugiharto, menilai yang dilakukan Kades tersebut menyalahi aturan. Karena sesuai peraturan perundangannya, bahwa pembuatan sertifikat melalui Prona harus gratis, karena sudah dibiayai Pemerintah Pusat.

“Pungutan itu bisa dikategorikan korupsi. Makanya temuan ini akan segera kami laporkan ke Aparat Penegak hukum,” ujar Sugiharto.

Sementara, Pihak BPN Batang, Kusdarmaji, saat menyampaikan arahannya di hadapan para peserta pemohon sertifikat, tidak menyinggung terkait proses bayar membayar dalam pembuatan sertifikat Prona, namun hanya berpesan agar sertifikat yang sudah diserahkan nantinya bisa dicopy sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk arsip desa agar ada buktinya,” ungkapnya.

Selanjutnya informasi yang dapat dihimpun media ini, memang pembuatan sertifikat melalui Prona 2017 ini tidak dibebankan biaya alias gratis, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya di berbagai desa selalu ada pungutan biaya dengan dalih untuk pembelian patok, materai, honor petugas ukur dan biaya makan minum para pelaksananya di lapangan.

Padahal sebelumnya, Kepala BPN Jawa Tengah, Heri, mewanti-wanti agar pihaknya tidak melakukan pungutan dalam program sertifikat Prona di masyarakat. “Kalau ada pungutan dalam pembuatan sertifikat Prona, bisa disampaikan kepada kami,” tuturnya, saat menerima para peserta demo di kantornya beberapa waktu lalu. (Tim)