Penggunaan Alokasi DD, Desa Ciapus Banjaran, Tidak Transparan & Sisakan Perpecahan

IMG_20180203_170050

Banjaran – Jayantara News

FB_IMG_1515036941798

Proyekpengerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL & MCK) yang dibiayai dari Bansos Dana Desa di RW 16 Desa Ciapus Banjaran bulan Desember 2017 lalu, malah mengundang banyak pertanyaan dan kecurigaan dari warga masyarakat RW tersebut.

Masyarakat menduga proyek penampungan limbah MCK dengan lebar 3 meter x panjang 6 meter dan tinggi 3 meter ini ada penyelewengan spek dan anggaran, karena ternyata dari hasil pekerjaannya yang hanya dua bulan saja rampung tersebut, didapati adanya kejanggalan, yaitu terjadinya retak-retak juga kebocoran pada tangki septictank yang menimbulkan bau meyengat yang dirasakan oleh masyarakat lingkungan terdekat.

Pengerjaan proyek yang bernilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ini, diduga kuat terjadinya kebocoran anggaran.

Menurut keterangan dari sumber berita beberapa warga RW 16, dikonfirmasi Jayantara News, Sabtu (3/2), ada dugaan kongkalikong antara Ketua RW setempat dengan pihak pemborong pengerjaan proyek inisial (J).

Dana bantuan tersebut diturunkan oleh Kades Ciapus, Asep Kresna, sesuai hasil Musrenbang sebelumnya dalam peruntukkan IPAL kepada RW 16.

Keterangan lain yang didapat dan dihimpun oleh Jayantara News dan BPI KPNPA RI, bahwa pencairan dana ini dilakukan secara bertahap kepada pelaksana proyek saudara J yang diduga ada kongkalikong dengan Ketua RW dimaksud.

Saudara J ini kerap dan sering melakukan pertemuan dua pihak dengan Ketua RW mulai dari saat perencanaan sampai dengan berlangsungnya proyek ini.

Seiring dengan sering terjadinya pertemuan mereka yang secara tertutup tanpa mengundang warga masyarakat terlibat didalamnya, ditambah lagi isu yang semakin menghangat, ketika ternyata diketahui ada diantara Kader PKK RW yang diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah oleh RW dengan tidak jelas dari mana anggaran biaya itu didapat dan dalam hal apa anggaran tersebut dikeluarkannya.

Akhirnya, warga masyarakat RW 16 Ciapus ini menyatakan kecewa dan mengatakan bahwa dari hasil pekerjaan penampungan dan MCK tersebut diduga telah terjadi penyelewengan spek juga anggaran oleh pelaksana saudara J dengan rekomendasi Ketua RW setempat.

Masyarakat meminta saudara J dan Ketua RW transparan memberikan keterangan mengenai RAB pekerjaan ini, kemudian merenovasi kembali kebocoran penampungan yang ada agar tidak semakin membesar terhadap kerusakannya tersebut.

Masyarakat juga meminta kedua pihak di atas yakni Ketua RW dan saudara J menegaskan kepada masyarakat dari 3 (tiga) RT perihal pengerjaan proyek tersebut agar warga dari ketiga RT di wilayah RW 16 ini tidak terpecah karena diakibatkan pelaksanan pengerjaannya tidak melibatkan warga setempat, tapi malah cenderung dikerjakan warga dari luar RW yang direkomendasikan oleh saudara J selaku pelaksana proyek.

Yana Sanggar, selaku wartawan Jayantara News sekaligus anggota BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia) menuturkan. Permasalahan atas laporan pengaduan warga RW 16 ini harus segera diungkap. Apalagi berkaitan dengan APBD, yang sudah menyelewengkan keuangan negara. Mau tidak mau, ini sudah berbenturan dengan ranah hukum yang harus diusut sampai tuntas.

“Akan kami tindaklanjuti permasalahan ini, dan siapapun yang terlibat didalamnya, harus bisa mempertanggungjawabkannya,” tegas Yana. (Yan JN)

Bersambung..!