Penguasaan Tanah Kawasan GBLA Oleh PEMKOT BANDUNG Tuai Kecaman Ahli Waris

IMG_20180610_115834

JAYANTARANEWS.COM, BANDUNG

FB_IMG_1515036941798

Permasalahan tanah yang terletak di Kecamatan Gedebage, Kelurahan Rancanumpang, tepatnya di sekitar Kawasan Gelora Bandung Lautan Api, Diduga “diklaim” oleh Pemkot Bandung yang kepemilikannya masih atasnama “ahli waris Tarba Purba” menjadi tanda tanya besar. Hal ini dikarenakan, tanah yang dimaksud dan dikuasai oleh Pemkot Bandung belum pernah terjadinya peralihan ataupun jual beli dari para ahli waris.

Menurut keterangan dari salah satu ahli waris (Kosim) mengutarakan, tanah yang terletak di Blok Cikelehpuhjajar dengan luas kurang lebih 8000 M2 tersebut belum pernah dilepaskan kepemilikannya kepada pihak manapun. Namun nyatanya, sekarang sudah beralih hak kepada Pemkot Kota Bandung, urainya.

Merunut paparan Kosim, sebelumnya  wilayah tanah yang dimaksud masuk dalam wilayah Administrasi Kelurahan Cipadung, lalu masuk ke wilayah Mekarmulya, terakhir Rancanumpang. ” Data – data di kami pun sudah jelas, masih atasnama Parma Purba dan Tarba B Mirta. Data – data itupun dikeluarkan oleh kelurahan Cipadung, yang tidak pernah terjadi transaksi jual beli, buku – buku tanah yang aslinya masih ada di Kelurahan Cipadung,” beber Kosim.

Guna mengklarifikasi terkait persoalan tersebut, untuk sementara ini permasalahan tanah dimaksud sudah dikuasakan ke Kantor Hukum Yadie Mulyadie, SH, MH dan rekan.

Tim JAYANTARANEWS.COM mencoba mengkonfirmasi persoalan terkait untuk mengetahui sejauh mana konflik permasalahan dimaksud yang sampai saat ini belum juga menemui titik terang.

Setelah ditemui JAYANTARANEWS.COM, Sabtu (10/6), salah satu Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Yadie Mulyadie, Muh Said Karim dan Yuni Yulianti, Aries Susanto dan Boy Andrian mengungkapkan, untuk sementara ini kami sudah mendatangi bagian Aset Pemkot yang kebetulan diwakili oleh Herman.

Menurut Herman, permasalahan konflik tanah sudah tidak ditangani di Pemkot, melainkan sudah dialihkan ke DPKP3 (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan).

Alih – alih, Tim Kuasa Hukum ahli waris pun beranjak dan menjumpai langsung ke DPKP3 Kota Bandung. Oding yang mewakili pihak DPKP3, saat dijumpai Tim, seakan – akan saling lempar masalah.

Muhammad Said, sebagai salah satu Tim Kuasa Hukum pun merasa kesal, karena untuk kepentingan klarifikasi pun seakan saling melempar masalah.

” Birokrasinya seperti apa ini. Ketika masyarakat mempertanyakan tanahnya yang diklaim oleh Pemerintah, seharusnya masyarakat yang mempunyai hak harus diberikan fasilitas atau tatacara yang baik. Dimediasikan di tingkat Pemkot biar jelas, Pemkot beli dari siapa ?. Nanti ketahuan siapa yang bermain, bukannya saling melempar masalah seakan – akan tidak bertanggung jawab!”, tandas Said dengan nada dongkol.

Kami akan terus mengupayakan ke berbagai pihak untuk mempertanyakan status tanah tersebut, bila perlu kami minta pertanggungjawaban Walikota sebagai Pemimpin Kota Bandung yang dipilih oleh masyarakat. ” Kami meminta keadilan untuk para ahli waris sebelum menempuh jalur hukum pidana maupun perdata,” demikian Said Karim, sapaan akrabnya, dikonfirmasi JAYANTARANEWS.COM, Sabtu, (10/6/2018). (Tim JN)