Proses Hukum Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kades Sirnabaya Terus Berlanjut

IMG_20180812_212851

JAYANTARANEWS.COM, Karawang

IMG_20180628_215930

Adanya kabar salah satu kepala desa yang dilaporkan oleh salah satu vendor/pengelola limbah sisa produksi pabrik kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dan Polres Karawang, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan uang kontribusi, sempat menyeruak ke publik.

Hairani, karyawan CV Nusa Indah, sebagai vendor/pengelola limbah hasil sisa produksi PT Sharp Elektronics Indonesia yang berlokasi di Karawang International Industrial City (KIIC) Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, merasa telah dirugikan oleh pihak kepala desa. ” Pasalnya, pada awal sebelum pabrik berdiri, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan desa yang diwakili langsung oleh Kepala Desa Sirnabaya. Sehingga, komitmen dituangkan dalam bentuk perjanjian, dimana dalam perjanjian, pihak desa masuk ke dalam para pihak. Bukan hanya antara kami saja selaku vendor dengan PT Sharp,” katanya.

” Selain perjanjian, dimana desa masuk dalam para pihak, ada perjanjian lain yang dibuat secara terpisah, antara kami selaku vendor dengan kepala desa, dimana dalam perjanjian tersebut, ada serah terima sejumlah uang, yang pada waktu itu diminta oleh kepala desa, dengan alasan untuk kepentingan desa.

Dalam perjanjian tertulis itu, kepala desa akan melaporkan penggunaan uang dalam bentuk tulisan, maupun lisan. Namun, sudah lebih dari 5 (lima) tahun, pihak kami tidak pernah menerima laporan penggunaan uang tersebut, entah tulisan ataupun lisan,” imbuhnya.

Bukannya mempertanggungjawabkan soal penggunaan uang, yang pada saat diterima alasannya untuk kepentingan desa, eeh malah kembali berulah, dengan menunjuk vendor lain sebagai pengganti kami. Padahal, dalam perjanjian, tidak ada deadline/batas waktu sampai kapan kami harus mengelola, paparnya.

” Berdalih memiliki kewenangan, seolah – olah kepala desa berwenang, dan berhak membuat rekomendasi untuk menunjuk vendor/pengelola. Perusahaan saya sebagai vendor yang sejak awal mengelola limbah perusahaan, dan sebelumnya terjalin hubungan baik dengan kepala desa, tiba – tiba diputus kerjasama dengan perusahaan oleh rekomendasi kepala desa yang menunjuk vendor lain, dengan alasan yang tidak masuk akal, dan yang paling aneh dan lucu, adalah alasan tidak adanya kontribusi.

” Sebagai warga negara yang memiliki hak hukum, kami sudah menempuh beberapa upaya hukum. Entah itu administrasi Pemerintahan melalui Inspektorat dan Bupati, maupun upaya hukum pidana di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang dan Kepolisian Resort Karawang. Semoga saja hukum dapat ditegakan setegak – tegaknya,” tandas Hairani.

” Proses internal di Pemkab Karawang dan proses hukum di Polres Karawang sudah berjalan dari beberapa bulan yang lalu. Kami sedang menunggu hasil akhirnya saja. Tinggal kita tunggu saja, lebih cepat proses administrasi Pemkab atau proses hukum di Polres?. Untuk yang di Polres, sudah ada tim kami yang beberapa kali melakukan komunikasi dengan Pak Kapolres, agar perkara ini bisa langsung disupervisi”.

” Langkah kami melakukan upaya – upaya secara konstitusional, semata – mata bukan karena semangat untuk mempidanakan orang, melainkan agar lebih tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan dengan cara – cara aksi unjuk rasa. Bukan berarti kami tidak mau melakukan hal – hal demikian, tapi kami belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Dengan aksi unjuk rasa, tentunya merepotkan banyak pihak. Salah satunya pihak keamanan,” tutupnya. (Tim JN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here