Proyek Bermasalah & Sudah Ditangani Pihak Berwenang, PT. Intimkara Kebal Hukum!

IMG_20171205_130301Kantor Gubernur Maluku Utara

Ternate – Jayantara News

Kendati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, sudah memasukan daftar hitam, tapi PT. Intimkara pimpinan Budi Liem, tetap saja kebal hukum. Hal tersebut diungkapkan Direktur Lingkar Studi Pemberantasan Korupsi (LSPK) Adhar Manggayali kepada wartawan kemarin.
Menurut dia, banyak proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lain. Itu terjadi, diduga akibat ulah para kontraktor “nakal” di Provinsi Maluku Utara.

IMG_20171205_130241Kantor DPRD Malut

Ditegaskan Adhar, salah satu rekanan yang diduga banyak memiliki proyek bermasalah adalah PT. Intimkara. “Bosnya Budi Liem selaku direktur, selalu luput dari jeratan Penegak Hukum,” tandasnya.

Menurutnya, dalam LHP BPK RI Perwakilan Malut Nomor 32.A/LHP/XIX.TER/08/2013 tanggal 30 Agustus 2013 menyebutkan, pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sofifi, senilai Rp. 28,4 miliar yang dilaksanakan PT. Intimkara, diduga bermasalah, sehingga harus membayar denda keterlambatan dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 3.127.400.000.

“Kasus ini sudah pernah ditangani Polda Malut, tapi hingga kini belum ditindaklanjuti. Kemudian ada proyek peningkatan/pembangunan Jalan Kota Sofifi Segmen VII Oba senilai Rp. 17.000.000.000,- dan pembebasan lahan senilai Rp. 2.000.000.000,- jadi total anggaran Rp. 19.000.000.000,-. Diduga terjadi “mark up” anggaran yang sangat fantastis sesuai temuan dokumen Pansus LKPD DPRD Provinsi Malut TA. 2014,” jelasnya.

IMG_20171205_130219

Ketua DPRD Alien Mus

Adhar melanjutkan, ada juga temuan BPKP RI Malut senilai Rp. 2.224.000.000,- dalam pembangunan ruas jalan transmigrasi antara SP4 dan SP6 Wasile Timur, Halmahera Timur (Haltim) Tahun Anggaran 2012 senilai Rp. 6,5 miliar dengan nomor kontrak : 621.4/12/SP-JLLK.BM/DPU-HT/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012 lalu. Kemudian dalam dakwaan kasus suap mantan Kepala BPJN IX Malut, Amran Mustari, diduga kuat aliran dana senilai Rp. 1 miliar berasal dari Budi Liem selaku Direktur PT. Intimkara.

Masih menurut Adhar,  BPK Perwakilan Malut sudah memasukkan PT. Intimkara dalam daftar hitam rekanan sesuai Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010. Namun PT. Intimkara masih saja mengerjakan sejumlah proyek di Provinsi Malut. “Salah satunya proyek rehabilitasi jalan Bobaneigo – Ekor senilai Rp. 6,5 miliar,” tandasnya.

Dikonfirmasi wartawan, Direktur PT. Intimkara, Budi Liem, membantah temuan Pansus DPRD Provinsi Malut dianggap tidak mendasar, sehingga butuh data yang valid untuk membenarkan hal itu. Soal dugaan lain, Direktur PT. Intimkara tidak merasa menerima laporan audit dari BPK RI Perwakilan Malut.

Soal Pansus, Budi Liem menyebutkan tanpa data. “Buktinya audit BPK tidak ada temuan, saya tidak pernah dapat laporan temuan BPK seperti laporan di atas,” kata Budi.

“Kalau data LSM perlu dikonfirmasi kepada nara sumbernya, karena terkesan bernuansa politik. Masyarakat harus menerima berita tentang realitas yang benar-benar terjadi, bukan berita dari pihak lain,” pungkas Budi.

Sementara itu belum diperoleh tanggapan dari Ketua DPRD Malut, Alien Mus, soal tudingan Budi Liem yang mengatakan pansus tanpa data. Di Jakarta, Tim Jayantara News juga sedang mengejar tanggapan dari berbagai pihak terkait, sesuai dengan dugaan kebal hukumnya Budi Liem.

Tim Media mencoba  menghubungi beberapa pihak soal “kebal hukumnya” PT. Intimkara kepada Komisi 3 DPR RI dan Kepolisian RI. Mereka berjanji akan mempelajari dulu untuk memberikan sikap terhadap “kebal hukumnya”  perusahaan yang diawaki oleh Budi Liem tersebut. (Tim)