Sopyan “BUAS” : Permasalahan PT. JLM Dibawa Ke Agenda Politik DPRD Karawang, Salah Alamat !

IMG_20171104_204203

Karawang – jayantaranews.com

Bendahara Umum LSM BUAS, Sopyan Junior mengatakan, permasalahan PT. Jatisari Lestari Makmur (JLM) itu bukan persoalan politik, melainkan persoalan hukum murni. Kalau dibawa ke agenda politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, yang berkeinginan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus), itu salah alamat dan tidak nyambung, dan urgensinya sama sekali tidak ada.

DPRD Karawang cukup lakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pihak, seperti dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, Bappeda, BPN, DLHK dan PT. JLM, disampaikan Sopyan.

Maka, dengan cara seperti itu pun sudah cukup. Tinggal ditanyakan kepada para pihak, seperti apa persoalan yang terjadi dan bukan serta merta dibentuk Pansus. Terlalu jauh kalau harus ditarik ke Pansus dan hanya menyita waktu serta membebankan anggaran daerah saja, timpalnya.

Lebih jauh Sopyan menuturkan, permasalahan PT. JLM merupakan domainnya hukum. Karena dengan jelas dan tegas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyatakan, bahwa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut palsu. Atas dasar pernyataan resmi Pemkab Karawang itu lah persoalannya sudah sangat jelas dan terang benderang, ucapnya.

Artinya, lanjut Sopyan, ada tindak pidana yang terjadi, yakni pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW dan Perda yang baru disahkan oleh DPRD Karawang, yaitu Perda LP2B. Dimana, dari pelanggaran-pelanggaran terhadap produk hukum tersebut, ada konsekwensi hukum secara administratif, perdata maupun pidana, jelasnya.

Secara administratif, Pemkab Karawang sudah memberikan sanksi dengan adanya penutupan dan penyegelan. Tingggal sanksi perdata dan pidananya saja agar ada proses hukum lebih lanjut.

Di sisi lain, ujar Sopyan, selain telah terjadi pelanggaran tersebut, dugaan pemalsuan dokumen IMB juga merupakan tindak pidana yang perlu segera diproses secara hukum. Dan dalam hal ini sudah sangat jelas. Semuanya persoalan hukum, bukan berarti harus ditempuh melalui jalur politik, dengan dibentuknya Pansus, pungkas Sopyan. (Ndri / Goes JN)