Tak Berimbang DAU Dari Pusat, Bapeda Provinsi NTB Akui Anggaran Minim Ke Kabupaten

IMG_20180326_111951

Sumbawa – JAYANTARA RED.COM

FB_IMG_1515036941798

Minimnya angaran APBD Provinsi NTB yang mengalir ke Pulau Sumbawa, khususnya terhadap Kabupaten, diakui memang oleh Kepala Bapeda Provinsi NTB, Ir Ridwansyah, M.SC. MM. MTP kepada wartawan saat pelasaksanaan Musrembang 2018 dalam rangka penyusunan RKPD 2019 di Hotel Grand Royal pada Kamis (22/03), Sumbawa Barat, bahwa apa yang selama ini terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat tidak sebanding lurus dengan kewenangan yang diberikan, apalagi terjadinya pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi, diantaranya Terminal, SMA/SMK, membuat anggaran yang ada di Provinsi sangat menghadapi masalah karena tidak seimbangnya DAU yang diberikan oleh Pusat. Padahal, kewenangannya bertambah, diantaranya sektor pendidikan, sektor pertambangan, sektor pehubungan termasuk pengambil alihan terminal.

Sementara ditahun 2018, tahun ini kita juga dihadapkan harus membayar gaji guru-guru yang dialihkan, sehingga anggaran Provinsi mengalami minus 258 milyar dari pengalihan kewenangan untuk membayar gaji guru, sementara Provinsi juga harus membiayai Pemilu,“ untuk tahun 2019 sudah menjadi komitmen Provinsi, karena keuangan pengeluaran anggaran Provinsi agak longgar, jadi kami memprioritaskan apa yang menjadi kewenangan Provinsi di Kabupaten, terutama di Sumbawa Barat, diantaranya Bendungan Kalimantong, soal jalan Provinsi, soal transmigrasi termasuk masalah-masalah terminal, “ jelas Ridwansyah.

Agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lurus, kata Ridwansyah, bahwa pada tahun 2019, Gubernur sudah berkomitmen akan memprioritaskan apa yang menjadi kewenangan Provinsi,” selaku Kepala Bapeda Provinsi, saya sengaja datang menghadiri Musrembang penyusunan RKPD, untuk melihat skala prioritas Kabupaten khususnya yang ada di Pulau Sumbawa terutama untuk penyelesaian infrastruktur-infrastruktur strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah selain kewenangan Provinsi, karena kewenangan itu wajib dilaksanakan, terangnya.

Menurutnya, lemahnya pembagian jatah Kabupaten oleh Provinsi, hanya persoalan anggarannya yang sangat minim, dan itu sangat tidak memadai sehingga pada tahun 2017 kemarin, banyak keluhan yang datang dari Kabupaten dan itu bukan hanya di KSB saja, di Kabupaten lainnya juga mengalami hal demikian,“ karena kemarin itu kita habis uang untuk membayar gaji guru, ternyata tambahan DAU nya tidak sepadan dengan jumlah guru yang dialihkan, bayangkan saja  jumlah pegawai Provinsi sudah 7000 pegawai, akan tetapi ada tambahan pegawai atas pengalihan kewenangan sekitar 8000 pegawai, sehingga DAU yang ada tersebut dipakai untuk menalangi pembayaran gaji para guru, karena itu wajib,” terangnya.

Untuk itu, Pemprov NTB sudah berkomitmen, seluruh kewenangan itu akan menjadi skala prioritas untuk membangun infrastruktur di Kabupaten, terkait masalah bantuan bagi rakyat tidak mampu, selama ini memang terjadi tumpang tindih data yang dikeluarkan oleh BPS, sehingga rasa keadilan bagi yang berhak kurang terpenuhi, untuk itu Provinsi bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan updating data lapangan, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran terutama untuk perlindungan sosial,“ pendataan warga miskin yang dilakukan oleh KSB sangat baik karena Tim Data melibatkan TNI, Polri, para Agen PDPGR, Desa, sehingga datanya sangat valid, lain halnya yang dilakukan BPS sangat bertolak belakang dengan data lapangan,“ jelas Ridwansyah.

Pada TA 2019, Provinsi fokus pada penguatan ekonomi masyarakat, sehingga pada tahun 2018 ini ada 7 program Provinsi dintaranya adalah penguatan Bumdes, kawasan rumah panas lestari, rumah layak huni, jamban keluarga, peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera. (ADV / Edi Chandra)

Sumber : bidikkamera.com