Tak Hadiri RDP, 8 Fraksi DPRD Resmi Laporkan Bupati Rote Ndao Ke Polisi

Rote Ndao – jayantaranews.com

Delapan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao akhirnya secara resmi melaporkan Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM ke pihak Polres Rote Ndao dengan tuduhan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila, di ruang kerja Ketua DPRD Rote Ndao, beberapa waktu lalu.

Baca : Sikapi Arogansi Bupati Leonard Haning, Dewan Rote Ndao Gelar RDP – http://jayantaranews.com/sikapi-arogansi-bupati-leonard-haning-dewan-rote-ndao-gelar-rdp/

Sebelum melaporkan tindakan arogansi yang dilakukan oleh orang nomor satu di Kabupaten Rote Ndao tersebut, DPRD secara lembaga telah mengeluarkan undangan kepada Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM untuk dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh DPRD dan Bupati Rote Ndao, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Rote Ndao, Rabu, (8/11).

Namun hingga pukul 09.00 Wita, Bupati Rote Ndao tak mengindahkan undangan tersebut. Melalui Sekretaris DPRD (Sekwan), Bupati menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa mengikuti kegiatan RDP dimaksud mengingat ada banyak agenda Pemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Sekwan juga mengatakan bahwa Bupati menganggap dirinya tidak pernah melakukan kesalahan dengan Ketua DPRD Rote Ndao, Alfred Saudila, sehingga ia tidak perlu hadir dalam RDP tersebut.

Pantauan media di ruang sidang, para anggota DPRD dari 8 Fraksi di DPRD, bersikukuh agar Pemerintah dalam hal ini Bupati Rote Ndao, Leonar Haning, harus menghadiri rapat tersebut mengingat RDP itu sifatnya sangat mendesak, karena berkaitan dengan marwah Lembaga DPRD yang terhormat.

Menanggapi pernyataan Bupati Haning melalui Sekretaris Dewan, Ketua Fraksi PKB, Anwar Kiah mengatakan, dirinya sangat meragukan pernyataan Bupati Haning yang mengatakan bahwa dirinya sedang ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan.

Menurut Anwar, surat Lembaga DPRD ke Pemerintah dalam hal ini Bupati Rote Ndao adalah surat resmi, akibat dipicu dengan adanya tindakan arogansi yang dilakukan oleh Bupati Haning terhadap Ketua DPRD Rote Ndao. Untuk itu, seharusnya Bupati harus hadir dalam RDP ini, agar bisa menjelaskan apa yang telah dilakukannya kepada Ketua DPRD Rote Ndao, Alffred Saudila.

“Keadaan ini sangat darurat, jadi harusnya Bupati hadir. Secara Herarki kepartaian, kami sudah sampaikan hal ini ke DPW juga DPP, dan DPP mengimbau agar Fraksi PKB DPRD Rote Ndao dapat mengambil sikap tegas atas insiden tersebut, ungkap Anwar.

Hal senada juga sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi lainnya di DPRD Rote Ndao yang mengatakan bahwa setelah adanya insiden ini, pihaknya langsung melaporkan ke Pengurus DPC, DPW maupun DPP untuk menyikapi hal ini.

Ketua Fraksi PPP & PAN, Helmy Josepha Tolla, dalam kesempatan itu juga sangat menyayangkan pernyataan Bupati melalui Sekwan yang mengatakan bahwa tidak ada insiden apapun antara dirinya dengan Ketua DPRD Rote Ndao pada hari Senin lalu.

Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Petrus J. Pelle, yang memimpin persidangan tersebut juga dibuat pusing dengan banyaknya pendapat dan desakan dari anggota agar RDP tersebut tidak perlu dilanjutkan dan langsung dibuat Laporan Polisi ke Pihak Polres Rote Ndao atas dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Bupati Rote Ndao.

Ketua Fraksi Demokrat, Nur Yusak Nduufi, pada kesempatan itu juga berpendapat, bahwa insiden tersebut secara jelas menunjukan bahwa Bupati telah mencederai hubungan kemitraan antar dua lembaga Penyelenggara Pemerintahan di daerah ini, untuk itu haruslah diambil tindakkan tegas.

Ketua Fraski PDI Perjuangan, Denison Mooy, bahkan meminta untuk mencari tahu kebenaran dari persoalan ini, maka haruslah diproses ke tingkat yang lebih tinggi yakni melalui Penegak Hukum sehingga Penegak Hukum lah yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus tersebut.

Menanggapi semua usulan anggota DPRD dalam Forum RDP tersebut, Wakil Ketua DPRD, Petrus J. Pelle meminta agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan duduk bersama Bupati agar kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk persoalan yang sedang dihadapi.

Menurut Petrus Pelle, RDP tersebut dilakukan bukan untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk itu, Petrus Pelle mengajak semua anggota DPRD Rote Ndao untuk berpikir dengan hati yang dingin dalam menyelesaikan persoalan dimaksud.

Namun akibat kuatnya desakan dari anggota DPRD melalui voting yang dilakukan semua anggota DPRD yang hadir bersepakat untuk melaporkan tindakan arogansi Bupati tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Untuk diketahui, dalam RDP tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda diantaranya, Kapolres Rote Ndao, Kajari Rote Ndao, Kasdim 1627 Rote Ndao dan juga pejabat yang mewakili Danlanal Pulau Rote.

Pada Kesempatan itu, beberapa anggota DPRD bahkan membuka secara terang benderang apa sebenarnya masalah di balik sikap arogansi Bupati Rote Ndao terhadap Ketua DPRD Rote Ndao.

Menurut Helmy Josepha Tolla, arogansi Bupati tersebut diakibatkan karena ditolaknya beberapa item kegiatan dan juga beberapa anggaran termasuk salah satunya adalah anggaran sebesar 7,4 miliyar rupiah yang telah dicairkan oleh Pemerintah untuk dibayarkan kepada Pemilik Tanah Kantor Camat Rote Barat Daya yang terletak di Oehandi, dimana tanah tersebut adalah milik Bupati Rote Ndao, Leonar Haning.

“Kita tidak usah lagi menutup-nutupi akar permasalahannya. Ini kan hanya karena masalah tanah Oehandi yang ditolak oleh Banggar dalam KUA PPAS Perubahan TA. 2017 beberapa waktu lalu. Makanya karena Pimpinan DPRD tidak mau tandatangan, terjadilah tindakan arogansi tersebut.

Usai RDP, Pimpinan mewakili Lembaga DPRD langsung membuat Laporan Polisi, dan Kapolres yang kebetulan hadir pada kesempatan itu langsung memerintahkan Penyidik mengambil keterangan beberapa pihak yang terkait dengan laporan tersebut.
(BNC – 01 / JN 01)