Tanggapi Pernyataan Kadis PMPTSPKP Pangandaran : “Hanya Direhab Ulang & Sarpras Yang Menunjang”

IMG-20180330-WA0146

Pangandaran – Jayantara News

FB_IMG_1515036941798

Sejumlah Tokoh Masyarakat dari berbagai kalangan di Kabupaten Pangandaran angkat bicara soal tanggapan dan pernyataan Kepala Dinas (PMPTSPKP) terkait keluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) pasca direlokasi, sebagaimana sebelumya sudah diberitakan :
Baca: Keluhan PKL Pasca Relokasi, ini Kata Kadis PMPTSPKP Kab.Pangandaran
http://jayantaranews.com/keluhan-pkl-pasca-relokasi-ini-kata-kadis-pmptsp-kab-pangandaran/

Menanggapi pernyataan Kadis PMPTSPKP Kabupaten Pangandaran,
Anang, SH, selaku Praktisi Hukum mengatakan,” pada prinsipnya, saya sepakat dengan adanya upaya Pemerintah untuk merespon keluhan PKL pasca relokasi di kawasan pantai. Tetapi, yang harus digarisbawahi adalah solusi yang ditawarkan, tidak hanya solusi jangka pendek dan instan saja. Konsepnya juga harus benar-benar jelas dan matang, tidak cukup hanya menarik pengunjung dengan hiburan, atau dengan hal-hal yang sifatnya kontemporer,” ujar Anang kepada Jayantara News via WhatsApp, Jum’at, 30 Maret 2018.

Lebih lanjut Anang menjelaskan,” hal yang paling urgent, adalah penataan lokasi relokasi itu sendiri, sehingga pengunjung dan pedagang merasa nyaman dan tertata dengan baik,
misalnya, ketersediaan lahan parkir yang representatif,” ucapnya.

Selain itu, Anang menambahkan,” karena kondisi bangunan yang sempit, dan pola penataannya yang campur aduk antara pedagang pakaian, souvenir dan mamin, ini adalah sebuah persoalan tersendiri yang harus dibenahi. Karena idealnya, ada pemisahan antara pedagang pakaian, souvenir, dan mamin”.

“Seperti contoh, pedagang pakaian di lantai dua, untuk pedagang mamin di lantai satu, dengan konsep seperti food court, itu yang saya pikir akan sedikit mengurai persoalan yang terjadi,” beber Anang.

Demikian juga disampaikan Ipan, selaku kelompok pemerhati pedagang. “Menurut saya, pasar di lantai dua Eks Nanjung Sari, sulit untuk ramai terjadi aktivitas jual beli, hal itu disebabkan karena lorong jalan di dalamnya sangat sempit. Melihat bentuk bangunan seperti itu, dikasih sarana hiburan atau sarana lain pun tidak akan menjamin tempat tersebut ramai,” tuturnya.

“Jangankan hanya seluruh SKPD se Kabupaten Pangandaran, SKPD seluruh Indonesia sekalipun tidak akan bisa buat kios pasar tersebut jadi ramai, dan membuat pedagang sejahtera”.

“Kecuali direhab ulang dengan lorong jalan dibikin besar, dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang menunjang,” tandas Ipan.

Selain itu, bangunan pasar harus sesuai dengan aturan yang ada, yaitu mengutamakan standar Keamanan, Kenyamanan, Kesehatan dan Keberlanjutan (K4).

“Jika sebuah bangunan untuk publik tidak berstandar (K4), akan berbahaya bagi penggunanya, terutama jika terjadi bencana gempa atau kebakaran”.

“Bisa dibayangkan, jika terjadi gempa atau kebakaran dengan jalan sesempit itu, mau bagai mana orang-orang yang berada di dalam nya,” pungkas Ipan.
(Nana S JN)